Perkuat Peran, Senator Harus Punya Kantor di Provinsi

Gagasan baru guna memperkuat peran DPD RI kembali digulirkan senator terpilih asal Jatim, Ir. H. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Setelah sebelumnya menawarkan tiga jurus perkuat DPD, kini La Nyalla menggulirkan ide yang lebih teknis, yakni memperkuat peran dan fungsi representasi Senator di Dapil masing-masing.

Diterangkan La Nyalla, masyarakat di daerah harus punya saluran yang memudahkan mereka untuk mengakses para senator yang mewakili mereka. Sehingga keberadaan DPD RI secara nyata dirasakan oleh rakyat di daerah yang diwakili. Apalagi salah satu tolok ukur kinerja DPD yang ia tawarkan adalah seberapa besar peran senator dalam menyuarakan kepentingan daerah pemilihan masing-masing.

“Teknisnya harus ada kantor perwakilan senator di ibukota provinsi di Indonesia. Termasuk rumah dinas untuk senator. Sehingga kewajiban senator untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah menjadi terukur. Para senator pun secara periodik bisa berada di dapil masing-masing, bukan cuma di Jakarta,” papar Ketua Umum KADIN Jatim itu saat berbincang dengan awak media di Jakarta, Kamis 13 Juni 2019.

Seperti diketahui, saat ini DPD memang memiliki kantor atau ruangan di setiap provinsi. Tetapi masih banyak yang menempati bangunan yang berstatus pinjaman hingga menumpang di salah satu ruangan di kantor DPRD. Sehingga masih kurang layak atau belum representatif.

Setelah dilantik menjadi senator, La Nyalla berencana melakukan koordinasi dengan para gubernur di provinsi untuk merealisasikan program tersebut. Termasuk skema pendanaan program tersebut, yang bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). “Nanti kita lihat dan pelajari. Yang terpenting semangatnya adalah memperkuat peran DPD dan mengoptimalkan kepentingan masyarakat di daerah,” ungkap mantan Ketua Umum PSSI itu.

La Nyalla meyakini para gubernur akan memberi respons positif, sebab tujuan akhir dari program ini adalah membantu para kepala daerah dalam misi pembangunan daerah. Juga membantu menyelesaikan problematika yang dihadapi daerah dan masyarakat di daerah. Sesuai tupoksi DPD. “Ini breakdown teknis dan konkretnya. Sehingga tidak menjadi wacana saja. Tapi benar-benar terukur dan bisa dilihat indikator kinerja dari para senator,” tuturnya. (*)