Perkuat Kekuatan Sipil, Ini Strategi Muhammadiyah Hadapi Zaman

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengingatkan, seraya mengutip Al-Quran Surat An Naml ayat 69 tentang seruan Allah agar manusia berjalan di muka bumi. Menurutnya, frasa ‘berjalan’ berarti melakukan riset.

Busyro pun mendorong Konsolidasi Nasional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LKHP) PP Muhammadiyah agar melakukan riset tentang kebijakan publik dengan orientasi profetik. Dilengkapi tiga pilar utamanya: humanisasi yang memanusiakan manusia, liberasi yang membebaskan manusia dari ragam belenggu dan transendensi yang membangun hubungan dengan Tuhan.

"Riset juga perlu menggunakan tiga pendekatan Manhaj Tarjih: bayani yang berporos pada teks, burhani yang bersandar pada rasionalitas, dan irfani yang berlandaskan intuisi," tuturnya.

Busyro Muqoddas mengungkapkan hal itu, saat hadir dalam Pembukaan Konsolidasi Nasional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LKHP) se-Indonesia pada Jumat di Universitas Muhammadiyah Magelang.

Kebijakan publik

Dalam melakukan riset tentang kebijakan publik ini, LHKP PP Muhammadiyah secara teknis dapat bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah di berbagai daerah di Indinonesia. Kampus bukan hanya pusat pembelajaran tapi juga penelitian. Adanya kerjasama ini memungkinkan terbangunnya riset tentang kebijakan publik dengan lensa yang lebih dekat, melihat langsung lapangan yang menjadi objek kebijakan negara.

“Karena itu, LHKP PP Muhammadiyah penting untuk membangun tradisi lintas disiplin ilmu. Riset dengan cara ini akan lebih baik lagi jika dilakukan dengan lintas majelis. Kita punya banyak perguruan tinggi, coba bangun kerjasama melakukan riset,” ucap Busyro.

Dengan riset yang berporos pada nilai-nilai profetik dan trilogi pendekatan Manhaj Tarjih, dilengkapi dengan sinergitas antar perguruan tinggi Muhammadiyah di berbagai daerah, maka akan ditemukan beberapa kebijakan negara yang kurang memenuhi etika politik. Misalnya, kebijakan negara tentang pertambangan.

Busyro kemudian ingin mempertegas posisi LHKP: apakah lembaga ini akan memfasilitasi kader-kader Muhammadiyah masuk lembaga negara seperti Bawaslu, KPU, dan lain-lain, atau memperkuat kekuatan sipil yang mendapat diskriminasi dari kebijakan negara. Jika kekuatan sipil melemah, maka kebijakan negara akan semakin mengkhawatirkan. Karenanya, Busyro berharap kehadiran LHKP menjadi salah satu poros dari kekuatan sipil di Tanah Air.

Terakhir, Busyro meminta agar hasil dari Konsolidasi Nasional ini menjadi risalah dan rekomendasi sebagai bekal bagi warga Muhammadiyah dalam menghadapi pemilu 2024.

“Kita berharap hasil dari ini mendesain bentuk LHKP yang akan datang, sesuai dengan problem-problem yang ada,” ujar Busyro.