Rektor Dimobilisasi Bikin Video Dukungan Jokowi, Benarkah?

Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan sikap yang beragam terkait kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Satu sisi, sejumlah rektor memberikan pernyataan dukungan dan apresiasi, sementara di sisi lain, ada pula yang menyatakan keprihatinan dan penolakan.

Rektor Universitas Semarang (USM), Dr Supari menyatakan, pemerintahan Jokowi telah menorehkan prestasi gemilang selama sepuluh tahun masa kepemimpinannya.

Ia menyebut, Jokowi sebagai negarawan yang berhasil memimpin Indonesia melewati masa sulit pandemi Covid-19 dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional.

Supari mengajak rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang dapat meneruskan jejak kepemimpinan Jokowi.

"Pemilu 2024 adalah proses mencari pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan beliau. Rakyat tahu betul siapa pemimpin terbaik yang akan menguruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo," tegasnya.

Dukungan serupa juga datang dari Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Akhmad Sodiq. Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap prestasi yang ditorehkan Jokowi bagi bangsa dan negara.

"Beliau mampu menyumbangkan kemajuan di berbagai bidang utamanya pembangunan infrastruktur dan menjaga stabilitas ekonomi dan berhasil melewati masa-masa sulit Covid-19 dan mampu meningkatkan reputasi di Indonesia jembatan dunia internasional, termasuk pada forum G-20 dan ASEAN serta menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," kata Sodiq.

Penolakan dan Keprihatinan

Di sisi lain, Universitas Katolik Soegijapranata bersama 26 anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTKI) telah mengeluarkan pernyataan sikap keprihatinan terhadap penyelenggaraan demokrasi serta pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Rektor Unika Soegijapranata, Ferdinandus Hindiarto mengaku diminta oleh seorang yang mengaku polisi untuk membuat video apresiasi terhadap kinerja emerintahan Presiden Joko Widodo. Ferdinandus menolak permintaan tersebut karena tidak sesuai dengan sikap universitas yang dipimpinnya.

"Saya memutuskan untuk tidak membuat video yang diminta karena pilihan kami tidak di situ. Saya menghormati orang tersebut sedang menjalankan tugas, tapi saya juga menjalankan tugas saya dan sikap pilihan kami," ujarnya.

Polemik dukungan dan penolakan perguruan tinggi terhadap pemerintahan Jokowi ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup signifikan di kalangan akademisi.

Hal ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai pertanyaan dan implikasi, terutama terkait dengan peran perguruan tinggi dalam demokrasi dan objektivitasnya dalam menilai kinerja pemerintah.