Perdagangan Orang Lewat Bursa Kerja, Menlu RI: Waspada!
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dan Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, telah memimpin bersama Pertemuan Tingkat Menteri ke-8 Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime" (BPMC ke-8) di Adelaide, Australia pada tanggal 9 – 10 Februari 2023.
Menlu Retno menegaskan Bali Process harus responsif terhadap tren yang berkembang dan berlangsung di kawasan. Terutama maraknya penyalahgunaan teknologi sebagai alat kejahatan.
Indonesia juga memiliki pengalaman langsung dalam penyelamatan WNI yang menjadi korban online scams di Kamboja.
"Pentingnya kemitraan pemerintah dan sektor swasta untuk memerangi perdagangan orang. Saya menggarisbawahi perlunya memberikan perhatian khusus terhadap semakin maraknya online job scams," kata Retno dalam keterangan video, tanpa merinci dengan angka.
Saat menyampaikan pernyataan pers tahunan pada bulan lalu, Retno menyebut, selama 2022, kementerian telah menyelesaikan 30 ribu kasus perlindungan warga Indonesia di luar negeri. Itu termasuk di antaranya 442 WNI korban sindikat online scams dari Kamboja.
Dalam diskusi itu memang ada sesi khusus yang diperuntukkan untuk meningkatkan potensi kolaborasi swasta dan pemerintah. Pengusaha asal RI Boy Tohir turut hadir dalam pertemuan itu.
Boy Tohir mengajukan inisiatif untuk menyelenggarakan Tech Forum yang diproyeksikan digelar pada paruh kedua 2023, dengan fokus young techpreneurs. Salah satu fokusnya, menurut Retno, adalah memerangi TPPO terkait online scams.
Di rapat plenary, Retno menyebut TPPO makin kompleks dengan meningkatnya jumlah irregular migrant. Dia merujuk pada angka UNHCR yang menyatakan 10, 9 juta orang di Asia-Pasifik bisa terancam secara paksa tahun ini.
"Penyebabnya beragam, mulai dari konflik, perubahan iklim, hingga kesulitan ekonomi. Pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang juga semakin canggih, menggunakan teknologi untuk melakukan aksi mereka sehingga semakin sulit untuk diidentifikasi," kata Retno.
Selain itu, Menlu RI juga menyoroti pendaratan pengungsi di Aceh dalam beberapa bulan terakhir yang terindikasi menjadi korban TPPO dan perlunya Bali Proses mengaktifkan kembali mekanisme konsultasi.
BPMC ke-8 dihadiri secara in-person maupun virtual dari 41 anggota Bali Process, baik negara dan organisasi internasional, serta 6 peninjau. Delegasi Indonesia dalam pertemuan ini dipimpin bersama oleh Menlu RI dan Menteri Hukum dan HAM RI. Hadir pula Bapak Garibaldi Thohir selaku Co-Chair Government and Business Forum (GABF) Bali Process.
Pertemuan telah menyepakati dua dokumen akhir, yaitu Ministerial Co-Chairs' Statement dan 2023 Adelaide Strategy for Cooperation. Sejumlah elemen kepentingan Indonesia yang berhasil didorong dalam kesepakatan tersebut, diantaranya: perhatian pada korban perempuan dan anak-anak, upaya sosialisasi lebih luas melalui strategi komunikasi daring, hingga penguatan kerja sama dengan ASEAN. Indonesia ada Ketua ASEAN untuk tahun 2023.
Sejauh ini, Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process) merupakan satu-satunya regional consultative process yang berfokus dalam membahas isu penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan lintas negara lainnya di kawasan Asia Pasifik yang didirikan tahun 2002.
Advertisement
