Perda Perubahan APBD 2021 Banyuwangi Disahkan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Banyuwangi resmi ditetapkan jadi Perda.

Penetapan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Banyuwangi, Rabu, 29 September 2021.

Rapat Paripurna penetapan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Sugirah turut hadir dalam kesempatan itu. Penetapan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini ditandai dengan penandatangan dokumen perda oleh Bupati dan Ketua DPRD Banyuwangi.

Sebelum penandatangan dokumen, Ketua DPRD Banyuwangi lebih dulu menyampaikan Laporan  Badan  Anggaran DPRD  Banyuwangi hasil pembahasan atas  diajukannya  Raperda tentang Perubahan APBD Banyuwangi  Tahun  Anggaran  2021. Laporan ini dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto.

Dalam kesempatan itu, Michael mengapresiasi dan mendukung upaya eksekutif dalam menjawab subtansi permasalahan APBD Induk Tahun 2021 yang masih perlu dilakukan re-focusing akibat pandemi Covid-19. Dalam tahap pembahasan, Badan Anggaran telah memberikan sejumlah pertanyaan dan masukan yang telah direspon pihak eksekutif.

“Secara umum semua pertanyaan Badan Anggaran telah  dijawab  oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan penjelasan  secara  rinci  disertai  regulasi  yang  mengaturnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, dalam proses pembahasan Rancangan Perda  Perubahan APBD  Kabupaten Banyuwangi  Tahun Anggaran  2021 telah disepakati  bersama komposisi  Raperda Perubahan APBD Banyuwangi  Tahun  Anggaran   2021 tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan daerah disepakati dalam Raperda Perubahan APBD Banyuwangi Tahun 2021  mengalami  penurunan  sebesar   1,19  persen  sehingga  menjadi   sebesar Rp3.000.221.816.552,52.

Rinciannya,  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  turun  sebesar  12,49  persen  menjadi  sebesar Rp518.688.788.738,53. Pendapatan Transfer  atau Dana Perimbangan  mengalami  kenaikan  sebesar  1,55 persen  sehingga menjadi  sebesar  Rp2.345.393.717.814.

“Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah  mengalami  kenaikan sebesar 1,62  persen  sehingga  menjadi  sebesar Rp136.139.310.000.,” jelasnya.

Untuk Belanja Daerah, dalam Raperda Perubahan APBD Banyuwangi Tahun 2021  naik  sebesar  2,62  persen  sehingga  menjadi sebesar Rp3.300.415.505.702.43. Pembiayaan Daerah dalam Rancangan perda Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 adalah sebesar Rp300.193.689.149.89.

“Selanjutnya kami berharap  melalui Rapat  Paripurna  hari ini,  Rancangan Perda  Perubahan APBD  Kabupaten Banyuwangi  Tahun Anggaran  2021  ini,   agar dapatnya  disetujui  sebagai  Peraturan  Daerah,” ungkapnya.            

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk menyatakan Perubahan APBD tahun 2021 merupakan instrumen antisipatif, untuk merespons ketidakpastian, dengan tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.

“Sebagaimana pesan presiden, kita harus bersiap menghadapi berbagai dinamika situasi yang terjadi,” katanya.

Dia menambahkan, dengan persetujuan dewan atas Raperda Banyuwangi tentang Perubahan APBD Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, berarti kita telah berhasil menetapkan produk hukum daerah yang menjadi landasan pelaksanaan semua program kegiatan pembangunan daerah Banyuwangi. baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan hingga akhir tahun anggaran 2021.

“Selanjutnya raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 segera kita sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. Rekomendasi atas hasil evaluasi dimaksud diakomodasikan dalam Raperda untuk ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkasnya.