Percepatan Pelayanan Publik di MPP Ngawi, Ada 39 Instansi dan 152 Jenis Layanan

Mal Pelayanan Publik (MPP) membuat perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Ngawi selaras dengan pertumbuhan positif iklim investasi.

Terdapat 39 instansi/lembaga, terdiri dari 16 organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten setempat, serta dari instansi di luar pemerintah kabupaten (pemkab), yang membuka outlet layanan di MPP Ngawi.

“Dari 39 instansi yang ada, terdapat 152 jenis layanan publik di MPP Ngawi,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ngawi, Totok Sudaryanto.

Instansi di luar OPD Kabupaten Ngawi yang membuka layanan di MPP antara lain adalah, Pengadilan Agama (PA), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Imigrasi, dan lainnya.

Dipaparkan lebih lanjut, gedung MPP Kabupaten Ngawi terdiri dari tiga lantai. Lantai dasar untuk gerai UMKM dan pojok digital, lantai dua untuk layanan publik, dan rooftop untuk fasilitasi paguyuban petani kopi dan barista lengkap dengan coffee shop.

”Dalam sehari, setidaknya terdapat 800-an orang yang mengakses berbagai layanan dan fasilitas yang ada di MPP,” ujar Totok.

Ditambahkan, saat ini telah terdapat 207 MPP dan 23 MPP Digital yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di Provinsi Jawa Timur terdapat 30 MPP, termasuk di antaranya yang ada di Kabupaten Ngawi.

Diketahui, MPP Kabupaten Ngawi diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, kala itu, pada Kamis 27 Juni 2024.

Tidak semua MPP di kabupaten/kota berkesempatan diresmikan langsung oleh Menpan-RB. Kebanyakan, diakui Azwar Anas, diresmikan melalui zoom.

Namun, melihat laporan yang masuk, Azwar Anas mengapresiasi integrasi layanan publik dengan UMKM di MPP Ngawi.

"Saya lihat ini telah disiapkan dengan baik dan serius oleh Bupati bersama jajarannya. Ini keren, karena tidak banyak MPP yang diintegrasikan dengan UMKM seperti ini," kata saat peresmian MPP Ngawi, kala itu.

Calon Bupati Ngawi petahana, Ony Anwar Harsono, mengatakan MPP Ngawi merupakan bagian dari komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, efektif, transparan, dan akuntabel.

“Mewujudkan core value ASN semakin baik dan menghadirkan pelayanan publik yang bisa terselesaikan dengan baik dan cepat sesuai harapan masyarakat,” ucapnya.

Menurut Ony, Pemkab Ngawi melakukan pemangkasan proses dan ke depan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, dan tidak ada lagi satu inovasi satu aplikasi.

"Kami telah memangkas 180 aplikasi menjadi sekitar 60 aplikasi saja. Target kami untuk menginteroperabilitaskan semakin banyak lagi supaya jauh lebih ringkas dan memudahkan masyarakat mengakses layanan berbasis digital," imbuhnya.

Di samping itu, hadirnya MPP Ngawi dan digitalisasi layanan publik juga merupakan bagian dari percepatan perizinan untuk terus menumbuhkan iklim investasi.

Diketahui, iklim investasi di Kabupaten Ngawi, terus tumbuh positif secara signifikan sejak masa Bupati Ony Anwar Harsono. Capaian investasi selalu melebihi target sejak 2021 hingga sekarang.