Tunggu Janji Pemerintah, Ini Sikap Perangkat Desa di Lamongan

Janji pemerintah di bawah kepemimpian Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa mendapat respon beragam dari perangkat desa di Lamongan. Janji itu, dengan memberikan penghasilan setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIA plus BPJS.

Sebagian menyambut gembira namun tidak sedikit yang menganggap hanya janji manis jelang pemilu 2019.

Perangkat Desa Moropelang, Kecamatan Babat Muhammad Idris mengaku sangat bersyukur dengan keputusan yang di tetapkan presiden Jokowi tersebut.

"Tentu sangat gembira dengan keputusan presiden tersebut. Meski tidak diangkat ASN namun akan diberikan tunjangan setara dengan ASN golongan IIA atau mendapat gaji Rp 2,4 juta perbulan," kata Idris.

Selama ini ia yang menjadi Kordinator Kecamatan (Korcam) Babat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lamongan mengaku turut berjuang agar pemerintah lebih memperdulikan kesejahteraan perangkat desa.

Dirinya bersama ratusan perangkat desa di Lamongan bergabung dengan ribuan anggota PPDI se-Indoensia mendengarkan langsung janji yang diucapkan Jokowi di Istora kompleks GBK Jakarta Senin 14 Januari 2019 lalu yang akan memberikan tunjangan perangkat desa setara golongan IIA plus BPJS

Di Lamongan sendiri terdapat 3000 orang perangkat desa yang tergabung di PPDI. Selama ini PPDI Lamongan juga aktif menyerukan peningkatan kesejahteraan perangkat desa.

"Semoga apa yang dijanjikan pak Jokowi segera terealisasi," harap Idris yang juga membawahi Sekbid Hukum dan Advokasi di PPDI Kabupaten Lamongan itu.

Nuril Akwan, perangkat desa Kudikan,Kecamatan Sekaran lebih memilih menunggu namun juga tidak terlalu berharap.

"Kalau memang benar ada tunjangan perangkat ya Alhamdulillah, tapi kalau Ndak ada yang biar saja. Karena memang sejak awal saya sudah tahu menjadi perangkat desa itu lebih banyak bekerja sosial, penghasilannya minim," ujar Nuril yang menjabat kaur kesra ini.

Perasaan pesimis juga tak sedikit di lontarkan perangkat desa di Lamongan. Mereka tidak kaget dengan janji manis ditahun politik.

"Dulu PPDI juga menggelar demo di Jakarta terkait peningkatan kesejahteraan. Di jawab tunjangan perangkat desa akan di setarakan dengan PNS, gak tahunya hanya janji. Dan sekarang mau dibuat drama itu lagi," ujar perangkat desa diwilayah Brondong Ruston.(tok)