Perang Ukraina, PM Jepang Jatuhkan Sanksi Ekonomi bagi Rusia

Perdana Menteri Fumio Kishida akan menerapkan serangkaian sanksi ekonomi terhadap Rusia dan wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina Timur setelah Moskow, secara resmi, mengakui wilayah tersebut dan memerintahkan pengerahan pasukan di Ukraina Timur.

Pemerintah Jepang akan menangguhkan penerbitan visa bagi pejabat bagi kedua daerah dan membekukan aset mereka. Kebijakan ini juga akan melarang ekspor dan impor dari republik yang memproklamirkan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk serta penerbitan dan perdagangan obligasi negara Rusia baru di Jepang.

Secara resmi, Jepang mengutuk langkah Rusia terbaru sebagai pelanggaran kedaultan dan integritas teritorial Ukraina dan hukum internasional. Kishida telah menekankan pentingnya koordinasi yang erat dengan anggota ‘G7’ yang lain dalam mengambil pendekatan ‘keras’ ke Rusia.

Memecahkan Kebutuan

“Kami sangat mendesak Rusia untuk kembali ke upaya memecahkan kebuntuan melalui proses diplomatik,” kata Kishida sebagaimana dilansir Kyodo News.

Sejauh ini, Rusia menentang seruan dari G7 untuk meredakan ketegangan yang dipicu oleh penumpukan pasukan militernya di dekat perbatasan Ukraina.

Dalam beberapa waktu terakhir, ketegangan meningkat sejak Rusia mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah merdeka dan memerintahkan pengerahan pasukan untuk menjaga perdamaian.

“Situasi menjadi semakin tegang,” kata Kishida. “Ini adalah hal terbaik yang dapat dilakukan Jepang saat ini,” tutur Kishida.