People Power, Menegakkan Spirit Bernegara
Oleh: Fathorrahman Fadli
(Direktur Eksekutif IDR - Indonesia Development Research)
PADA masa mendatang, kekuatan people power harus menegakkan kembali sepirit dan haluan pokok bernegara, sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi negara. Hal-hal yang tidak sesuai dengan arah negara berkemajuan harus segera dihilangkan guna memperlancar arus dan laju negara menuju cita-citanya.
Indonesia sebagai bangsa yang kaya raya harus tegak lurus untuk membawa negara itu menjemput tujuannya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Ada banyak kritik bahwa hasil amandemen tersebut banyak
hal yang bertentangan atau minimal tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi rujukan utama kita dalam berbangsa dan bernegara. Hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila harus segera disesuaikan agar tidak melahirkan bangunan yang pincang, mudah roboh diterpa angin, atau hilang disabotase para bandit dan penjahat negara.
Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) dan bukan negara kekuasaan (maachstaat) harus tegak berdiri di atas landasan etik dan moral seluruh warga. Hal ini penting karena Indonesia bukanlah negara yang kosong dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Suatu bangsa yang tidak menghormati nilai-nilai budaya bangsanya tidak akan pernah menemukan kemajuan yang sejati.
Jika ada kelompok atau kekuatan politik berusaha melencengkan dari tujuan kita berbangsa dan negara, maka mereka sejatinya adalah penjahat negara dan harus dilenyapkan dalam instalasi-instalasi penting negara. Sebab negara harus diselamatkan dari orang-orang yang haus kekuasaan tanpa memandang bahaya yang akan dihadapinya.
Energizing Kekuatan Rakyat
Kekuatan rakyat semesta adalah kekuatan yang paripurna dalam suatu negara. Negara tidak mungkin dapat berdiri tanpa rakyat. Namun negara akan hancur berkeping-keping jika dipimpin dan dikelola dengan cara-cara yang brutal, cara-cara biadab, minus moral, minus etika dan minus budaya. Oleh karena itu, di dalam menghadapi pemerintah yang brutal dan tanpa mau, penting dan mendesak kiranya untuk melakukan energizing power kedalam tubuh dan kesadaran pikir rakyat. Sebab dalam.demokrasi,
Rakyat adalah raja. Rakyatlah yang menjadi pemilik sah suatu negara. Oleh karena itu rakyat berhak penuh untuk mengangkat pemerintah dan menurunkannya.
Pemerintah yang brengsek, tidak menaati hukum, bertindak seenaknya perlunya sendiri, adalah wajib hukumnya dilucuti secara paksa
oleh pemilih sah kekuasaan---RAKYAT. Rakyatlah yang merupakan pemilik otoritas penuh atas kekuasaan suatu negara. Kekuasaan yang tidak memiliki rasa malu, tak punya moral, tak punya tanggung jawab wajib hukumnya bagi rakyat untuk mencabut mandatnya dari pemerintah yang dholim.
Pemerintah yang dzolim tidak boleh dibiarkan begitu rupa, agar tidak semakin luas membangun kerusakan di muka bumi. Pemerintah yang dzolim harus dilawan dengan kekuatan rakyat semesta. Rakyat tidak boleh tinggal diam dalam melihat kejahatan yang dilakukan rezim Jokowi. Sebab kerusakan negara akan sulit sekali untuk diatasi jika membiarkan kejahatan rezim Jokowi dibiarkan begitu saja. Rakyat harus bertindak cepat dan tepat untuk segera menumbangkan rezim pengkhianat Joko Widodo itu.
Logistik People Power
Gerakan People Power tentu saja membutuhkan logistik yang sangat besar sekaligus relatif. Logistik tersebut akan mudah didapatkan jika rakyat memiliki kesadaran yang utuh akan pentingnya menyelamatkan negara dari perusakan sistematis oleh penguasa Joko Widodo. Ia terbilang penguasa yang tidak memiliki perasaan, buta mata, budeg telinga, dan bertindak sangat brutal.
Atas dasar itu maka Logistik bisa didapat dengan cara menempuh dua model. Pertama, model collecting fresh money. Model ini bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan dana segar dari rakyat untuk membiayai secara simultan gerakan-gerakan rakyat hingga Jokowi tumbang. Kedua, pengumpulan dana gerakan dapat ditempuh dengan cara mengambil secara paksa kekayaan para pemimpin partai dan kroninya yang selama ini berlindung dibawah ketiak Joko Widodo.
Mereka telah menjadikan partai politik sebagai sapi perah kekayaan negara yang seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Merekalah yang selama ini merampok uang rakyat dengan hidup
mewah tanpa dosa, sekaligus mereka pula yang merusak merit sistem dalam tubuh partai, merusak budaya dan nilai-nilai dalam partai. Silakan pembaca berpikir siapa saja para pemimpin partai dimaksud.
Para pemimpin partai yang brengsek brengsek itulah harus menjadi target paksa perampokan kembali harta rakyat sebagai dana abadi revolusi peradaban untuk kembali membawa bangsa ini kepada Jalan Konstitusi yang seharusnya. Dan selamat berjuang, kawan!!!