Peningkatan Kualitas Legislasi, Ini Dorongan Muhammadiyah

Founder Lembaga Bantuan Hukum dan HAM LOKATARU Haris Azhar menyatakan, kualitas supremasi hukum di Indonesia masih sangat buruk. Hal itu diungkapkan saat Diskusi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bertemakan "Mafia Hukum, Tema yang Hilang dari Perdebatan Pemilu", belum lama ini.

"World Justice Project memberi catatan bahwa ada penurunan rule of law di Indonesia. Yang naik atau stabil hanya 29 negara, sisanya stagnan atau buruk. Indonesia stagnan. Indeksnya masih 0,5. Kalau misalkan ada di ujian, nilainya masih D," ungkap Haris, dalam keterangan diterima ngopibareng.id, Kamis 7 Maret 2019.

World Justice Project (WJP) adalah lembaga kajian Hukum dan HAM di ranah internasional yang rutin mengadakan penelitian kualitas hukum negara-negara di dunia. Menurut Haris, buruknya kualitas hukum di Indonesia disebabkan oleh masih banyaknya mafia dan makelar hukum yang bertebaran.

"Mafia hukum tidak ada definisi ajegnya, tapi orang lapangan pasti tahu ada banyak mafia yang swasta maupun yang berseragam. WJP juga bilang hanya 8% masyarakat Indonesia yang punya akses. Ini belum pada apakah akses hukum itu tuntas dan benar sebab diperparah oleh makelar kasus," imbuh Haris.

Lebih lanjut, Haris menyayangkan bahwa perilaku menciderai hukum malah kerap digunakan oleh para pejabat dan pebisnis. Oleh karena itu Haris menantang masyarakat untuk berani terbuka dan melaporkan penyelewengan hukum ke lembaga terkait maupun lembaga bantuan Hukum dan HAM yang ada.

Sementara itu Wakil Sekretaris Majelis Hukum dan HAM Virgo Sulianto menegaskan bahwa Muhamadiyah mengangkat tema terkait karena berkepentingan untuk mendorong peningkatan kualitas legislasi dan penegakan hukum di Indonesia.

"Pertama, DPR periode ini adalah yang paling buruk karena tugas legislasi banyak yang tidak selesai kecuali yang berkaitan dengan hajat hidup mereka saja. Bagaimana berharap pada pembuat hukum jika mafianya ada di situ.

"Kedua, bagaimana komitmen pemerintah, ini harus dikembalikan ke publik dan menjadi evaluasi publik yang benar-benar serius karena urusan dapur rakyat berkaitan dengan kehidupan mereka. Hukum harus menjadi persoalan yang berkaitan dengan hajat hidup warga negara," tutur Virgo. (adi)

"Mafia hukum tidak ada definisi ajegnya, tapi orang lapangan pasti tahu ada banyak mafia yang swasta maupun yang berseragam. WJP juga bilang hanya 8% masyarakat Indonesia yang punya akses. Ini belum pada apakah akses hukum itu tuntas dan benar sebab diperparah oleh makelar kasus," kata Haris.