Sanksi Bagi Pengusung Putri Raja jadi Perdana Menteri Thailand

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand hari ini, Senin, 11 Februari 2019 akan memutuskan nasib partai Thai Raksa Chart, akankah tetap bisa ikut pemilu pada 24 Maret 2019 atau tidak.

Sanksi bagi partai Thai Raksa Chart akan diberikan setelah partai itu mengusung putri raja Thailand, Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Baranavadi sebagai kandidat perdana menteri.

Terkait polemik usulan putri raja ini, raja Maha Vajiralongkorn mengatakan bahwa pencalonan kakaknya sebagai kandidat perdana menteri sebagai tindakan yang tidak pantas dan bertentangan dengan konstitusi Thailand. Dalam konstitusi negara gajah putih itu disebutkan bahwa keluarga kerajaan tidak seharusnya maju di pemerintahan.

Partai Thai Raksa Chart sendiri selama ini merupakan partai loyalis mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang kini mengasingkan diri di Inggris.

Sementara itu, figur kunci di partai ini saat ini sedang mencari cara untuk meminta maaf kepada raja atas pencalonan putri Ubolratana.

"Partai Thai Raksa Chart akan mematuhi seluruh perintah kerajaan," kata partai Thai Raksa Chart seperti dikutip New Straits Times pada 9 Februari 2019 lalu.

Di pengasingan, Thaksin Shinawatra melalui akun twitternya minta partai Thai Raksa Chart bisa belajar dari masa lalu. "Kita belajar dari pengalaman masa lalu namun hidup untuk hari ini dan masa depan. Semangat! hidup harus terus berjalan!"