Pengetatan Diska Turunkan Pernikahan Anak Secara Drastis di Jember

Upaya Pemkab Jember menurunkan stunting melalui program pengetatan dispensasi nikah (Diska) akhirnya membuahkan hasil. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember mencatat telah terjadi penurunan pernikahan anak sebesar 39 persen selama tahun 2024.

Plt Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Poerwahjoedi mencatat, pernikahan anak di Jember pada tahun 2023 mencapai 1.295 kasus. Angka tersebut berdasarkan dispensasi nikah yang diterbitkan Pengadilan Agama Jember. Di luar yang tercatat diyakini jumlahnya juga tidak sedikit.

Tingginya kasus pernikahan anak pada tahun 2023 lalu disertai dengan tingginya angka perceraian. Berdasarkan data Pengadilan Agama Jember tercatat ada 5.334 perceraian.

Berdasarkan penelusuran DP3AKB, tingginya angka pernikahan anak di Jember pada tahun 2023 disebabkan faktor ekonomi. Orang tua memilih menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur karena merasa terbebani secara ekonomi.

Alasan yang kedua karena rendahnya tingkat Pendidikan orang tua. Orang tua Sebagian menganggap pernikahan sebagai Solusi. Orang tua sering mempertahankan kaidah dari pada terjerumus ke zina lebih baik dinikahkan, tanpa memikirkan akibatnya.  Alasan yang ketiga, pernikahan anak terjadi karena faktor kecelakaan akibat pergaulan bebas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Jember kemudian memperketat SOP pengurusan dispensasi nikah. Sesuai SOP, pihak yang hendak mengajukan dispensasi nikah selain wajib melampirkan administrasi kependudukan, juga harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, DP3AKB Jember, psikolog, dan bukti penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Pengetatan diska terebut ternyata memang efektif. Hingga bulan Oktober 2024, angka pernikahan anak di Jember sudah turun sebanyak 39 persen. DP3AKB Jember mencatat angka pernikahan anak di Jember saat ini sebanyak 490an kasus.

“Sampai bulan Oktober 2024 sudah terjadi penurunan pernikahan anak sebesar 39 persen. Ini capaian yang luar biasa,” katanya, Rabu, 06 November 2024 malam.

Meskipun angka pernikahan anak berhasil ditekan, bukan berarti upaya penurunan stunting berhasil. DP3AKB Jember masih perlu melakukan peningkatan kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat desa dan kecamatan.

Karena itu, DP3AKB Jember saat ini sedang fokus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja TPPS. Monitoring dan evaluasi tersebut sebagai upaya pemerataan kapasitas, sehingga GAP antara yang bagus dan tidak bagus dapat dikurangi.

Selain itu, monitoring dan evaluasi secara rutin dan terjadwal bukan atas inisiatif DP3AKB Jember. DP3AKB Jember sekadar melaksanakan rekomendasi BPK dan BPKP.

“Yang kami lakukan ini bagian rekomendasi BPK dan BPKP. Kami juga dievaluasi oleh TPPPS Provinsi. Ini bukan salah atau benar. Tetapi kita mengikuti rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi,” tegasnya.

Poerwahjoedi berharap dengan adanya monitoring dan evaluasi, TPPS Kabupaten Jember nantinya juga bisa merekomendasikan program terhadap TPPS desa dan kecamatan. DP3AKB nanti akan melihat capaian di tiap TPPS.

Bagi TPPS dengan capaian rendah dalam bidang pemenuhan pangan yang sehat, maka dapat disentuh melalui program dengan anggaran yang bersumber dari dana desa. Selain itu juga bisa memanfaatkan anggaran penanganan stuntung yang melekat pada beberapa OPD. Sebab, jika mengandalkan anggaran di tingkat kecamatan kurang maksimal, karena terbatas.

Kendati demikian, ke depannya perlu dilakukan pengaturan agar program yang dari OPD tidak tumpang tindih dengan program yang bersumber dari dana desa maupun kecamatan.

Selain itu, jika masih ada capaian yang belum tersentuh, maka TPPS bisa melakukan penguatan partisipasi masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan rembuk stunting melibatkan Koramil dan Polsek. ASN juga menjadi bapak asuh, serta warga dengan ekonomi mampu.

“Kesadaran masyarakat juga sudah mulai tumbuh meskipun tidak 100 persen. Paling tidak semua orang lebih paham dan peduli. Dengan adanya kesadaran ini masyarakat bisa diajak berpartisipasi dalam upaya penurunan stunting,” pungkasnya.