Pengembangan Bandara Ngloram Dilanjutkan

Kementerian Perhubungan kembali melanjutkan pengembangan Bandara Ngloram, di Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Saat ini proses yang sedang berjalan adalah pembebasan lahan milik warga.

Sekedar diketahui, bandara yang akan dibangun ini membutuhkan lahan sekitar 90 hektar (ha). Sedangkan saat ini luasan existing Bandara Ngloram, sekitar seluas 28 ha. Di dalamnya sudah termasuk tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Bora (Pemkab) Blora seluas 3,2 ha dan Pemprov Jateng seluas 3,0792 ha.

Kementerian Perhubungan dalam hal ini yang menjadi penanggungjawab sedang melakukan proses pembebasan lahan milik warga. Luasnya sekitar 3,6 ha lahan milik warga yang menjadi target pembebasan. Untuk pembebasan lahan seluas 3,6ha ini pemerintah sudah menyediakan anggaran sekitar Rp25 miliar yang diambilkan dari APBN. Jika semua lahan sudah terbebaskan maka menambah jumlah luasan bandara menjadi 31 ha.

Bagian proses pembebasan lahan itu, Kantor BPN/ATR Blora di Balai Desa Ngloram Kecamatan Cepu melakukan sosialisasi peta bidang hasil pengukuran, Rabu 8 Juni 2022.

Kepala Satuan Pelayanan Bandara Ngloram, Abd. Rozzaq, mengatakan jika sebelumnya sudah dilakukan pengukuran lahan milik warga yang terdampak pembangunan bandara.

"Total 3,6 ha yang nantinya akan dibebaskan. Dari 24 bidang tanah milik warga dan tanah desa," kata Abd. Rozzaq.

Warga yang lahannya terdampak, bisa mengajukan koreksi jika ada ketidaksesuaian dari hasil pengukuran. Sebelum dilanjutkan pada tahap berikutnya.

"Setelah ini ada pelengkapan berkas-berkas dan pekerjaan appraisal untuk menaksir harga. Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp25 miliar," ujarnya.

Dari total kebutuhan 90 ha, lanjut dia, baru akan terpenuhi sekira 31 ha setelah pembebasan ini selesai. "Jadi masih kurang sekitar 60an hektare," jelasnya.

Kata Abd. Rozzaq pembebasan lahan yang masih kurang itu, prosesnya bisa cepat atau lambat. Tergantung dari penganggaran. "Kalau setiap tahun hanya 3 ha, ya akan lama. Dan dimungkinkan akan berpengaruh pada masterplan," ujarnya.

Sebab, lanjut dia, setiap 10 tahun sekali bisa terjadi perubahan masterplan. Atau lebih cepat 5 tahun. Tergantung dari perkembangan terkini.

Sementara itu, Plt Kasi Pemerintahan dan Kesra Kecamatan Cepu, Listiyo Winarno, berpesan supaya warga terdampak ikut mendukung pengembangan Bandara Ngloram. "Dukung kepentingan Bandara Ngloram untuk mendukung Kabupaten Blora ke depan," jelasnya.

Sementara salah satu warga Desa Ngloram yang terdampak, Siti Nur Khotimah juga berharap warga lainnya bisa kooperatif. Tujuannya agar warga bisa segera menikmati uang dari pembebasan lahan itu.

"Utamanya bisa segera ada pencairan," katanya.