Pengelolaan Tambang, Muhammadiyah: Tidak Ada Pembicaraan dengan Pemerintah
Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah KH Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa soal izin tambang bagi ormas merupakan wewenang pemerintah. Kemungkinan Ormas mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan.
“Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa dan negara,” tegasnya dikutip di laman @Muhammadiyah di X pada Rabu 5 Juni 2024.
Dikatakan oleh Abdul Mu’ti terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang, sampai saat ini tidak ada pembicaraan antara Pemerintah dengan Muhammadiyah. “Persyarikatan cukup berhati-hati dan jika ada penawaran resmi dari Pemerintah tentunya akan dibahas dengan seksama,” tandas pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah ini.
Sementara itu terkait dengan pengelolaan tambang yang melibatkan ormas, juga ramai disikapi para warganet. Cuitan pemilik akun @syahirularif menyebut sebaiknya Muhammadiyah ga usah terima tawaran IUP dari rezim ini.
“Jaga sll Muru'ah Muhammadiyah yg slm ini sll bercitra sbg ormas yg mandiri, & berkhidmat utk ummat & berkontribusi utk negara dan bangsa. Sekalinya Muhammadiyah trm.tawarn IUP dr rezim ini maka citra tsb akan rusak,” dikutip di media sosial X pada Senin 3 Juni 2024.
Ditambahkan, Muhammadiyah ormas teladan dalam Amal Usahanya. Muhammadiyah cukup kaya, termasuk kekayaannya ada di saku-saku warganya.
“Terbukti untuk dana Palestina selalu terdepan jumlahnya, lebih banyak madlorotnya, karena akan banyak disandera kepentingan politik,” tandasnya.
Sementara itu pemilik akun @arnoldneverstar membuat komentar lebig tehas soal pengelolaan tambang.
“Lebih baik tidak ayahanda, daripada di masa depan cuma akan jadi belenggu yg tidak bisa lepas, pemerintah cukup memberi support untuk kemajuan muhammadiyah lewat hal lain jika ingin menghargai perjuangan muhammadiyah sebelum kemerdekaan,” papar dikutip pada Senin 3 Juni 2024.
Sebelumnya Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas merupakan langkah berani dari Presiden Joko Widodo. Yaitu memperluas pemanfaatan Sumberdaya alam bagi kemaslahatan rakyat.
“Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,” kata Gus Yahya dalam keterangan tertulisnya, Senin 3 Juni 2024.
Karenanya, PBNU menyampaikan terimakasih kepada Presiden atas langkah perluasan pemberian izin tambang ke ormas.
“PBNU berterima kasih dengan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan afirmasinya untuk memberikan konsesi dan izin usaha pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama,” katanya.