Pengelolaan Keuangan, Bondowoso-Ditjen Perbendaharaan Teken MoU

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menjalin kerjasama peningkatan kualitas pengelolalan keuangan APBN dengan Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan (Kanwil Ditjen) Jawa Timur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Kerjasama ditandai penandatanganan MoU atau nota kesepahamanan Bupati Bondowoso Salwa Arifin dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Jawa Timu, Taukhid di pendapa bupati setempat, Selasa, 22 Juni 2021.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim, Taukhid menjelaskan, penandatanganan kesepahaman ini menjadi jembatan peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan APBN di Kabupaten Bondowoso. Mengingat, peredaran keuangan APBN di Bondowoso tidak kecil, yakni Rp.1,8 triliun.

Jumlah ini belum termasuk anggaran untuk pensiunan, penanganan kesehatan seperti pembayaran tenaga kesehatan, dan pembayaran klaim Covid-19.

”Jadi, uang beredar di Bondowoso dari APBN pemerintah pusat cukup besar. Dengan besarnya nilai, itu maka pihaknya menjalin kerjasama dengan Pemkab Bondowoso dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Sekaligus advokasi masyarakat sadar APBN, agar masyarakat mengerti betul pengelolaan keuanga APBN. Masyarakat, itu bukan masyarakat umum, tapi juga masyarakat birokrasi,” jelasnya.

Taukhid menambahkan, MoU ini juga deklarasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim untuk menyampaikan data dan informasi bagaimana keuangan APBN pemerintah pusat turun ke masyarakat di Bondowoso.

Selain itu, menunjukkan hak-hak bupati dan perangkat daerah terhadap Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim yang dipimpinnya.

"Seperti, knowledge sharing berbagai hal tentang penganggaran daerah. Termasuk juga dorongan UMKM.bagaimana mereka mendapatkan akses pembiayaan,” tambahnya.

Sementara Bupati Salwa Arifin menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim atas kerjasama dan dukungan dalam pengolahan keuangan APBNM di Bondowoso. Dia berharap, penandatanganan kesepahamanan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan APBN,  membuat pengelolaan aset negara, pengurusan piutang daerah, dan pelayanan lelang semakin berjalan baik.

”Dengan adanya MoU, ini saya berharap pegelolaan keuangan APBN di Bondowoso semakin baik dan juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak,” katanya.