Pengamat Terorisme: Pemerintah Tak Boleh Main-main Soal Ba'asyir

Pengamat Terorisme Al Chaidar menganggap pembebasan narapidana kasus terorisme Abu bakar Ba'asyir memiliki implikasi yuridis dan politis yang sangat luas. Menurutnya, pemerintah tak boleh main-main dan harus tegas untuk membuat suatu kebijakan.

“Ini harus jelas. Apakah akan melepaskan atau tidak. Dan apakah akan diberikan grasi atau tahanan rumah atau akan diberikan amnesti apakah ada syarat-syaratnya dan sebagainya,” kata Chaidar, Rabu 23 Januari 2019.

Lalu, yang datang mengajukan pembebasan, semestinya Yusril Ihza Mahendra. Melainkan Menteri hukum dan HAM, jika memang alasan pengajuannya adalah soal kemanusiaan.

Chaidar menyebut, pembebasan Ba'asyir ini bisa jadi bukan langkah yang tepat dilakukan pemerintah sekarang. Lantaran pucuk pimoinan yakni Presiden Joko Widodo sedang berada pada posisi calon presiden (capres) sebagai petahana.

Ia bahkan mengatakan, isu Ba'asyir dikhawatirkan dijadikan negara sebagai bahan manipulasi dan menggumakamnya sebagai alat berkampanye.

"Pemerintah sebenarnya sedang berada pada posisi capres petahana. Jadi mereka menggunakan seluruh sumber daya negara untuk memanipulasi diri dan menggunakannya hak sebagai alat kampanye. Termasuk juga tawaran grasi kepada Ustaz Abu bakar Ba'asyir," kata dia.

Kendati demikian, Menurut Chaidar, kecil kemungkinan Ba'asyir akan kembali aktif dan membentuk gerakan radikalisme baru.

Hal itu, mengingat pengasuh Pondok Pesantren Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut sudah berusia, dan lama ditinggalkan oleh para pengikutnya.

“Ini sangat kecil ya walaupun masih ada tapi sangat kecil karena ustad Abu bakar Ba'asyir itu sudah lama ditinggalkan oleh para pengikut setianya yang sangat kecewa dengan sikapnya selama ini bergabung dengan ISIS dan meninggalkan orang-orang setianya yang sudah bertahun-tahun bersamanya,” tuturnya. (frd)