Pengamat Politik: Tunda Pemilu 2024 Tabrak Konstitusi

Dalam sepekan politik di tanah air diramaikan isu penundaan pemilihan umum (pemilu). Sudah tiga partai politik yang setuju dengan wacana penundaan pemilu 2024 yakni PKB, Golkar dan PAN.

Wacana penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden kembali dihidupkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Untuk mengegoalkan gagasannya itu, Cak Imin akan bertemu Presiden Jokowi untuk meminta dukungan.

Selain ke Jokowi, dia mengaku akan menyampaikan usulan tersebut kepada para pimpinan partai. Ia berharap usulannya diterima.

"Semoga usulan saya nanti, saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden," kata dia kepada wartawan di kompleks pParlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 23 Februari 2022.

Beberapa pengamat politik menilai gagasan menunda pemilu 2024, adalah gagasan konyol yang harus distop. Sebab dengan menunda pemilu 2024, artinya sama dengan memperpanjang jabatan presiden. Sementara konstitusi menetapkan masa jabatan presiden hanya dua periode.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyayangkan kalau ada elit politik yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan menabrak Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"Jangan-jangan, penggagas pemilu 2024 ditunda karena mereka sudah memprediksi partainya akan kalah. Sehingga, mencari jalan lain untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Zuhro kepada Ngopibareng.id Sabtu 26 Februari 2022.

Zuhro berharap presiden jangan tergoda dengan gagasan itu, meskipun secara politik menguntungkan dirinya. Jabatan presiden yang seharusnya berakhir 2024 bisa diulur ulur dengan sesuka hati. Peneliti LIPI itu menyatakan tidak setuju kalau pemilu 2024 ditunda karena melanggar konstitusi dan demokrasi.

"Masak Pak Jokwi akan menjilat ludahnya kembali," tanya Zuhro.

Pakar hukum tata negara Refly Harun juga berpandangan yang sama. Menunda pemilu adalah gagasan yang konyol. Jangan anggap rakyat bodoh. Rakyat sudah mengerti arah dari gagasan itu meskipun dibungkus dengan berbagai alasan dan argumentasi.

"Masak rakyat akan diam UUD diabrak-abrik oleh makelar politik untuk melanggengkan kekuasaan," kata Refly.

Senada dengan mereka, Sekretaris Umum PP Muhammadiyan Abdul Mu'ti juga meminta elit politik bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok.

Jangan menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi. Sebaiknya para elit itu melihat langsung keadaan di masyarakat. Pahami keadaan dan perasaan mereka. Jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat.

"Sebaiknya wacana menunda pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti presiden-wakil presiden, menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang," pesan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sabtu, 26 Februari 2022.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PAN Zukifli Hasan menyampaikan beberapa alasan perlunya pemilu ditunda. Salah satunya pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Alasan berikutnya perekonomian di Indonesia belum membaik. Pertumbuhan saat ini rata-rata masih 3-3,5 persen. Di samping itu, kondisi masyarakat yang banyak kehilangan pekerjaan maupun usaha-usaha yang belum pulih.

"Perkembangan terakhir situasi global. Baik ekonomi, juga konflik antara Rusia-Ukraina. Itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian global dan negeri kita," kata Zukifli Hasan yang akrab disapa Zulhas ini.

Alasan keempat, pemilu membutuhkan biaya besar. "Terakhir itu saya dengar naiknya saja Rp180-190 triliun," ujarnya.

Alasan lain, kata Zulhas, keberlangsungan program-program pembangunan tertunda karena pendemi dua tahun ini.

Namun di balik sejumlah alasan itu, Zulhas mengatakan survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah khususnya Presiden Jokowi terbilang tinggi. Angkanya mencapai 73 persen lebih. Menurutnya, kepuasannya ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di belahan dunia.

"Oleh karena berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur," kata Zulkifli Hasan.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dalam audiensinya dengan warga, juga mengaku mendapat aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden.

Sejauh ini, PDIP, yang sebelumnya menolak keras opsi tersebut, masih mempertahankan pendapatnya. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Usulan Cak Imin itu juga dinilai melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.