Pengamat: Pemilu Tertutup 2024 Langkah Kemunduran
Komisi Pemilihan Umum membuka wacana akan menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan format proporsional tertutup. Artinya, masyarakat hanya akan memilih partai kemudian partai akan memilih kader untuk menjadi wakil rakyat.
Wacana tersebut, kata Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam merupakan langkah kemunduran demokrasi Indonesia apabila diterapkan.
Ia mengatakan, akan memberikan banyak dampak negatif terutama bagi rakyat karena tidak mengetahui aspirasi di bawah. "Tentu itu akan menjadi langkah mundur untuk demokrasi kita. Memang akan memudahkan penyelenggaraan Pemilu menjadi lebih simple dan sederhana, tetapi tidak linier dengan upaya untuk mendekatkan wakil-wakil rakyat terpilih dengan voters pemilihnya," ungkap Rokim.
Tak hanya itu, sistem tersebut juga dapat memicu money politic yang lebih besar dibanding sistem terbuka sekarang. Kemudian membuat oligarki partai semakin merajalela dan dominasi partai akan luar biasa.
"Partai punya daulat absolut penuh tanpa ada kontrol publik secara langsung dan itu akan kian menjauhkan aspirasi publik. Saya pikir kembali ke sistem tertutup sama halnya melawan kehendak reformasi politik dan menjadi langkah mundur saja," kata pria yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) UTM itu.
Menurutnya, sistem yang terbuka sudah berjalan saja menyisakan banyak masalah apalagi tertutup. Namun, sistem terbuka dinilai jauh lebih baik karena mendapat kontrol masyarakat secara langsung
Karena itu, pria yang juga peneliti Surabaya Survey Center itu mengatakan, jika harus memilih maka memperbaiki sistem proporsional terbuka menyangkut akuntabilitas dan good governance untuk mendekatkan diri ke masyarakat jauh lebih baik dibanding sistem tertutup.
"Jangan lalu setback ke belakang. Sistem ini jauh lebih baik sesuai dengan amanat reformasi politik 2007 dan jangan kembali ke belakang lagi," pungkasnya.