Pengamat: Parpol Harus Tanggungjawab atas Ricuhnya Pemilu 2019

Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo mengungkapkan partai politik harus bertanggung jawab atas buruknya demokrasi pada Pemilu 2019.

Buruknya Pemilu 2019, menurut Suko, bisa dilihat dari banyaknya kampanye hitam, kampanye negatif hingga penghadangan dan penolakan kampanye yang dilakukan oleh Capres, Cawapres maupun caleg untuk Pemilu 2019.

"Pesta demokrasi kita sekarang ini tidak Fun. Fenomena-fenomena ini terjadi yang bertanggung jawab harus partai politik karena mereka yang memulai semuanya dari pusat hingga ke grass root nya," ujar Suko kepada ngopibareng.id, Kamis 4 april 2019.

Terbaru, terjadi penghadangan dan penolakan terhadap Cawapres Nomor Urut 01, KH Ma'ruf Amin saat melakukan kunjungan kampanye daerah di Madura.

Saat itu Maruf Amin ditolak oleh warga sekitar yang merupakan pendukung Prabowo-sandi saat akan melakukan ziarah ke makam Kyai Zuhro.

Para warga yang menolak dan menghadang dengan lantang meneriakan "Prabowo...Prabowo. Prabowo...saat mobil yang dikendarai Maruf Amin melintas.

Menanggapi hal itu, Suko berpendapat bahwa ada kekuatan besar yang berada dibalik tindakan tersebut.

"Mereka berani melakukan itu karena ada kekuatan besar lah yang ada di belakangnya, entah dijanjikan sesuatu atau bagaimana makanya mereka dengan lantang bertindak seperti itu," katanya.

Karena itu, Kepala Humas Universitas Airlangga ini meminta kepada stakeholder Pemilu untuk bisa kerjasama dalam membuat Demokrasi menjadi senang.

"Biar fun kembali dan tidak ada hal seperti itu. Segera kepada KPU, Bawaslu, Kepolisian, Pemerintah baik daerah maupun pusat dan para pimpinan partai politik untuk duduk bareng dan melakukan tandatangan politik untuk mendinginkan suasana dan membuat fun pemilu 2019 ini," tutup Suko. (als)