Pengadilan Kriminal Internasional akan Selidiki Presiden Filipina

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang bermarkas di Den Haag, Belanda, secara resmi telah mengizinkan dan memerintahkan penyelidikan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang melawan narkoba yang dilakukan  Presiden Filipina,  Rodrigo Duterte.

Perintah investigasi ditandatangani oleh Hakim Péter Kovács, Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou dan María del Socorro Flores Liera. Keputusan pengadilan internasional ini memberikan kemenangan moral kepada para pembela hak asasi manusia dan keluarga korban yang terbunuh, termasuk anak-anak yang tidak bersalah.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu kemarin, The International Criminal Court (ICC) menyatakan ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkan penyelidikan dengan mencatat bahwa elemen hukum tertentu dari kejahatan terhadap kemanusiaan, telah dipenuhi dalam tindakan keras yang menewaskan ribuan orang.

Sebuah panel pra-persidangan ICC  meskipun mengakui pemberantasan narkoba amat penting, tapi kampanye  yang dilakukan untuk melawan narkoba  tidak dapat dilihat sebagai operasi penegakan hukum yang sah, dan pembunuhan juga tidak sah

Pengadilan mengatakan bahwa hakimnya mempertimbangkan bukti yang diajukan atas nama setidaknya 204 korban, dan apa yang mereka temukan menunjukkan bahwa serangan meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil terjadi sesuai kebijakan negara”.

Pengadilan Kriminal Internasional  juga mencatat bahwa mereka telah meninjau materi pendukung yang menunjukkan bahwa pihak berwenang Filipina gagal mengambil langkah yang berarti untuk menyelidiki atau menuntut pembunuhan tersebut. Pengadilan juga mencatat bahwa para pelaku pembunuhan bahkan ditawari  bayaran tunai, promosi jabatan/pangkat, serta  penghargaan untuk pembunuhan dalam rangka perang melawan narkoba.

Mantan jaksa ICC Fatou Bensouda, yang  mengajukan permintaan untuk menyelidiki sebelum dia pensiun pada bulan Juni, menuduh bahwa aktor negara, terutama anggota pasukan keamanan Filipina telah membunuh ribuan tersangka pengguna narkoba dan warga sipil lainnya selama operasi penegakan hukum resmi.

Penerus Bensouda, Jaksa Karim Khan, sekarang akan mengawasi penyelidikan dan  proses persidangan kasus tersebut.

Ketika rekomendasi Fatou Bensouda diumumkan pada bulan Juni, Presiden Duterte membantah dengan mengatakan semua itu omong kosong dan dia ingin menampar hakim ICC. Duterte telah berulang kali menyatakan ICC tidak memiliki yurisdiksi atas dirinya  

Dalam sebuah wawancara dengan DZBB, sebuah stasiun radio yang berbasis di Manila pada hari Kamis, Salvador Panelo, penasihat hukum Presiden Diterte mengulangi pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa pemerintahan Duterte tidak akan bekerja sama dengan pengadilan internasional itu.

Panelo juga mengatakan bahwa penyidik ​​ICC tidak akan diizinkan masuk ke Filipina untuk melakukan penyelidikan.

Sementara itu, mendengar kabar putusan ICC, Llore Pasco, warga Metro Manila yang dua putranya tewas pada Mei 2017, mengaku lega kasusnya bisa dilanjutkan. Dia adalah seorang ibu yang mengajukan petisi kepada ICC untuk menyelidiki perang melawan narkoba yang mematikan dua anaknya.

“Tuhan itu hebat. Saya merasakan sedikit kelegaan dan kebahagiaan. Sekarang ada harapan bahwa para korban dapat memperoleh keadilan, dan mereka yang melakukan kejahatan akan dihukum, ”katanya kepada Al Jazeera, Kamis.