Penerapan KRIS BPJS Kesehatan, Walikota Eri: Layanan Kesehatan di Surabaya Tetap

Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya tidak melakukan perubahan pelayanan kesehatan, sesudah diterapkannya kebijakan penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Eri menegaskan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap diberikan secara gratis oleh Pemkot Surabaya melalui program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) yang telah berjalan selama ini.

"Tidak ada pengaruhnya. Pelayanan yang diberikan akan tetap sama dan maksimal. Kami juga akan tetap menyiapkan kamar untuk kelas umum (di luar BPJS)," tegas Walikota Eri, Senin 20 Mei 2024.

Berbeda dengan KRIS, Eri juga menjelaskan fasilitas kamar untuk pasien yang membayar secara umum akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian para pasien tersebut.

"Untuk umum atau yang membayar sendiri, tetap kami fasilitasi. Untuk peserta BPJS juga akan tetap kami fasilitasi seperti biasa. Insyaallah tidak ada perubahan," ungkap Eri.

Mantan Kepala Bapekko Surabaya ini juga mengungkapkan, lewat kebijakan Cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC), setiap tahunnya Pemkot Surabaya telah membayarkan iuran BPJS Kesehatan setiap warga yang kurang mampu. Tahun ini, anggarannya mencapai sekitar Rp 600 miliar.

Eri juga menerangkan, program penjaminan kesehatan yang diinisasi Pemkot Surabaya lewat UHC ini juga telah melindungi 100 persen penduduk pada tahun 2023. Rinciannya, jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada tahun anggaran 2023 adalah sebanyak 1.192.949 jiwa (PBI APBD) dan sebanyak 1.871.756 jiwa (Jaminan Kesehatan Kepesertaan Lainnya). Sehingga, capaian pada Tahun Anggaran 2023 sampai menyentuh 101,84 persen.

Sementara itu, mengenai ada kemungkinan penyesuaian premi PBI APBD untuk BPJS Kesehatan, Eri Cahyadi menyatakan Pemkot Surabaya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Tentu kami akan diskusi dengan BPJS. Sekarang sudah Rp 600 miliar setahun. Pemkot Surabaya sudah membayar Rp 600 miliar untuk (BPJS) warga Surabaya," jelasnya.

Eri juga mengungkapkan, anggaran program UHC selalu dinamis tiap tahunnya. Program ini juga masuk dalam kategori belanja rutin dan pos anggaran tersebut mengalami penyesuaian tiap tahunnya, sesuai dengan dinamika kuantitas penduduk di Kota Pahlawan.

"Tahun lalu masih sekitar di bawah Rp 600 miliar. Tahun ini jadi Rp 600 miliar," pungkasnya.