Pemprov Sentil Kota Surabaya Terkait Ruang Isolasi Kelurahan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyentil Kota Surabaya dalam menangani penyebaran virus Covid-19. Salah satunya adalah terkait pembangunan ruang observasi atau isolasi berbasis kelurahan dan kecamatan.
Berdasarkan data dari Pemprov Jatim, hanya 27 kelurahan di Surabaya yang memiliki ruang observasi atau sekitar 17,5 persen per Jumat, 17 April 2020. "Di Kota Surabaya ada 127 kelurahan. Kota ini adalah episentrum sebaran covid-19 di Jawa Timur dengan 250 kasus positif, 19.669 PDP, dan 1.728 ODP," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat konferensi pers terkait sebaran virus corona di Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, jumat 17 April 2020.
Ketersediaan ruang observasi berbasis desa/kelurahan, lanjut Khofifah, bagian upaya preventif yang berfungsi untuk fasilitas warga wilayah sekitar yang pulang kampung dari daerah episentrum sebaran Covid-19 seperti dari Jakarta, maupun WNI yang sebelumnya tinggal di Malaysia dan negara lainnya.
Selain sebagai tempat observasi bagi pemudik. Adanya fasilitas tersebut juga bisa diperuntukan bagi warga yang berstatus PDP maupun ODP yang membutuhkan ruang observasi dan isolasi.
“Kami minta, desa atau kelurahan yang belum punya ruang observasi, tolong segera bangun fasilitas tersebut. Menurut data kami, masih ada 25,5 persen desa maupun kelurahan yang belum punya ruang observasi di Jawa Timur. Salah satunya Kota Surabaya,” kata Khofifah.
Tak hanya Surabaya, Khofifah juga menyentil daerah lain seperti Malang dan Kediri. Sesuai data Pemprov, dari 54 kelurahan di Kota Malang ternyata hanya 3 kelurahan yang memiliki ruang observasi atau isolasi. Jika diprosentasekan, hanya sekita 5,3 persen dari total kelurahan.
Sedangkan di Kota Kediri, dari 46 kelurahan, malah hanya 1 kelurahan yang memiliki ruang observasi, atau sekitar 2,2 persen. Padahal di Kota Kediri, sudah ada kasus positif Covid-19 sebanyak 7 orang.
Selain ketiga daerah tersebut, masih ada dua daerah lainnya yang prosentase ruang observasi tingkat desa atau kelurahan di bawah 20 persen. Yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo.
“Jadi keikutsertaan pemerintah desa dan kelurahan harus terus dan terus ditingkatkan. Karena ini salah satu cara memutus rantai sebaran corona. Harus ada sinergitas diantara elemen masyarakat pentaholik. Masyarakat, pemerintah, akademisi, pengusaha, dan media. Insyaallah kita akan menang melawan covid-19. Namun semua harus terukur,” tutur Khofifah.