Pemprov Jatim Dorong Percepatan Relokasi Warga Terdampak Erupsi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong percepatan proses relokasi lahan bagi warga terdampak bencana erupsi Gunung semeru.
Menurut keterangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tim dari Dinas Kehutanan Provinsi, Tim drive Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Lumajang sedang melakukan pengecekan di dua titik lahan yang rencananya akan digunakan untuk relokasi warga terdampak pada Selasa, 14 Desember 2021.
"Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi, Tim dari Drive Dinas Perhutani, tim dari Pemkab hari ini melakukan pengecekan di dua titik. Titik kesatu ada lahan 79 hektar, kedua sekitar 9 hektar. Sementara menurut data terakhir kita butuh sekitar 89 hektar, tetap semua dipetakan sesuai dengan data terakhir," ujar Gubernur dalam kunjungan kerjanya di Kota Kediri.
"Sekarang, sementara surat ke Kementerian KLHK sudah diajukan dari Bupati Lumajang," tambah Gubernur.
Khofifah berharap saat masa tanggap darurat 14 hari selesai, peta penetapan lahan sudah rampung, sehingga masyarakat bisa hidup tenang.
"Karena yang saya tanya di pengungsian, di rumah sakit itu, selalu mereka sampaikan tentang rumah. Termasuk saya sempat bertanya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tentang apa keluhan mayoritas warga. Ternyata lebih banyak bertanya tentang kepastian rumah mereka," ungkapnya.
Pada umumnya, para warga menginginkan sebuah rumah yang aman, bukan bertempat tinggal di daerah yang rentan terjadi bencana. Khofifah mengaku keluhan ini sudah ia sampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Lumajang pada 7 Desember 2021 lalu.
"Mudah mudahan setelah cek lapangan, ada rekomendasi ke Kementrian Direktorat Jendral Planologi. Kementerian KLHK juga sudah mengintruksikan tim untuk cek lapangannya," ucapnya.
Ia kembali menjelaskan sesuai tupoksinya, untuk rekonstruksi ditangani secara langsung oleh BNPB, sementara yang pembangunan rumah warga ditangani Kementerian PUPR.
Khofifah merinci kerusakan akibat dampak erupsi untuk fasum dan fasos ada sekitar 24 unit bangunan pendidikan, serta lima tempat ibadah.