Pemprov Jatim Dorong Daerah Kembangkan Transformasi Digital

Digitalisasi menjadi salah satu program prioritas dalam pengembangan pemerintahan di masa depan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berkomitmen untuk mengembangkan inovasi transaksi digital di lingkungan Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota.

Hal tersebut ditunjukkan dengan komitmen melaksanakan 5M agar Jatim maju lebih cepat. 5M itu, meningkatkan dan mempertahankan Indeks ETPD dalam kategori digital, kemudian menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada segmen pemerintah daerah di seluruh wilayah Jatim.

Selanjutnya, mengoptimalkan penggunaan kanal pembiayaan non-tunai khususnya QR Code Indonesia Standart (QRIS) untuk transaksi pemerintah daerah. Sedangkan, keempat dan kelima yakni meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem digital melalui pengembangan inovasi oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim serta mendorong edukasi dan literasi keuangan digital masyarakat di wilayah Jawa Timur.

"Kami ingin bisa bertransaksi baik ketika melakukan pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) dan pembelanjaan yang masuk ke APBD serta seluruh ASN bisa bertransaksi di setiap kantor OPD di Jawa Timur," kata Adhy usai kegiatan High Level Meeting Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa 7 Mei 2024.

Selain soal program prioritas, Adhy menyebut, digitalisasi ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Melalui digitalisasi ini banyak manfaat yang akan dirasakan pemerintah maupun masyarakat umum.

Salah satu yang utama soal transparansi keuangan yang jelas karena tercatat secara sistem untuk meminimalisir kesalahan. Kemudian, dengan ini pula membuat para penyedia jasa atau barang berlomba-lomba memberikan yang terbaik.

"Reformasi birokrasi yang berdampak harus dilakukan. Salah satu wujud nyatanya yaitu melalui transformasi digital," tuturnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim Erwin Gunawan menyampaikan kondisi global saat ini tidak begitu kondusif dengan berbagai dinamika yang ada.

Sehingga, digitalisasi menjadi salah satu hal penting untuk terus dikembangkan yang membuat perekonomian nasional tetap terkendali.

Hal itupun telah dibuktikan seperti saat pandemi, Indonesia bisa cepat bangkit tak lepas dari digitalisasi. "Belajar dari pengalaman itu digitalisasi merupakan sebuah motor baru yang membuat ekonomi daerah dan nasional tumbuh lebih cepat ke depan," ungkap Erwin.

Ia menyebut dengan adanya digitalisasi belanja daerah dapat lebih efektif dan efisien, termasuk pula dengan pemberian layanan publik. Serta, tingkat belanja akan naik.

"BI akan terus mendukung dan kolaborasi dengan stakeholder terkait di dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Salah satunya elektronisasi transaksi pemerintah daerah," pungkasnya.