Pemprov Jateng Libatkan Masyarakat Jaga Keamanan Pilkada 2024

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melakukan berbagai upaya untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan kondusif. Meliputi penguatan forum-forum kemitraan dan pelibatan tokoh agama, masyarakat, serta stakeholder lainnya untuk mencegah potensi kerawanan.

Langkah Pemprov Jateng

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi, dan Kerja Sama Setda Provinsi Jateng, Muhamad Masrofi, menjelaskan bahwa upaya menciptakan kondusivitas selama Pilkada sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. "Nanti Pemprov juga akan membuat Posko Desk Pilkada di kompleks Kantor Gubernur," kata Masrofi saat rapat dengan Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, di gedung B kantor Setda Jateng.

Pemantauan Pilkada

Melalui Desk Pilkada, Pemprov Jateng akan memantau dan melaporkan perkembangan Pilkada di 35 kabupaten/kota. Dalam kesempatan yang sama, Nana Sudjana menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, dan perangkat desa untuk tetap netral selama Pilkada.

Seruan ini telah disampaikan di berbagai forum dan melalui surat edaran. Pemungutan suara Pilkada Serentak dijadwalkan pada 27 November 2024, dan dengan semakin dekatnya waktu, intensitas kerawanan juga berpotensi meningkat.

"Oleh karena itu, fungsi pemantauan dari Pemprov Jateng melalui Desk Pilkada harus dilaksanakan dengan baik," ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya instruksi kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memantau perkembangan di masing-masing kabupaten/kota.

Pantau Media Sosial

Nana meminta Dinas Kominfo Jateng dan instansi terkait untuk aktif memantau perkembangan di media sosial, mengingat potensi provokasi sering muncul dari platform tersebut. "Kita harus memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh hoaks dan ujaran kebencian," pungkasnya