Pemprov Jateng Akan Miliki Laboratorium Manajemen Risiko

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI terkait Laboratorium Manajemen Risiko dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Penandatanganan itu dilakukan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono di Semarang pada Jumat, 22 Desember 2023.

Nana membeberkan, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi kedua setelah DKI Jakarta, yang menyelenggarakan laboratorium manajemen risiko dan kapabilitas APIP.

Jateng dipilih karena berdasarkan hasil penilaian maturitas APIP yang terintegrasi manajemen risiko dan kapabilitas APIP, berada pada level 3.

"Ini semuanya adalah upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh para kepala OPD di Jateng ini," tutur Nana.

Level 3 yang diraih, menurut Nana, di satu sisi merupakan suatu prestasi. Tetapi, ketika kemudian diproyeksikan untuk menyelenggarakan laboratorium manajemen risiko, maka prestasi itu menjadi tantangan.

“Malah ini kita anggap formula awal. Tantangan ke depan ini masih banyak. Banyak yang harus kita perbaiki. Banyak yang harus kita lakukan," katanya.

Nana mengatakan, penyelenggaraan Laboratorium manajemen risiko ini diharapkan menguatkan proses penertiban kebijakan, dan implementasi kebijakan. Selain itu, diharapkan menjadi sarana inkubasi inovasi, dalam implementasi manajemen risiko dan kapabilitas APIP.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono menyampaikan, laboratorium manajemen risiko dan kapabilitas APIP dilaksanakan untuk memastikan bahwa praktik terbaik atas penerapan manajemen risiko, serta peran APIP betul-betul dapat dilaksanakan.

"Hasil penilaian maturitas APIP terintegrasi manajemen risiko dan juga kapabilitas APIP di Provinsi Jateng sudah berada pada level 3,” kata dia.

APIP yang sudah berada pada level 3, sambungnya, diharapkan mampu memberikan jaminan atas terimplementasikannya manajemen risiko secara efektif, menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, dan mampu memberikan early warning terhadap kemungkinan kejadian fraud.

"Dengan diketahuinya kemungkinan kejadian fraud sedini mungkin, diharapkan bisa sesegera mungkin dimitigasi oleh teman-teman pemda, sehingga tujuan yang sudah dicanangkan dan ditetapkan, bisa tercapai secara efektif," tutupnya.