Pemkot Surabaya Usul Perubahan Kuota PPDB ke DPR RI dan Sambut Kembalinya Ujian Nasional

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusulkan adanya pengurangan terhadap kuota zonasi dan penerapan kembali Ujian Nasional (UN) kepada Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menjelaskan, Pemkot Surabaya meminta kuota penerimaan siswa baru pada jalur zonasi untuk dikurangi dan dialihkan kepada kuotanya untuk jalur prestasi.

"Terkait dengan PPDB ini banyak sekali masukan-masukan supaya rekrutmen siswa baru di jalur zonasi, prestasi, dan afirmasi. Untuk jalur zonasi ini diusulkan untuk dikurangi, dan kuota jalur prestasi ditambah. Masukan-masukan ini nanti akan kami diskusikan dan tentunya diformulasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)," ungkap Lalu.

Politikus PKB ini juga mengungkapkan, Pemkot Surabaya juga menyambut baik rencana dikembalikannya UN setelah ditiadakan pada tahun 2021 silam. Namun, legislator mengatakan, Pemkot Surabaya ingin UN dikembalikan lagi bila tidak dijadikan sebagai patokan kelulusan bagi siswa-siswi.

"Pada prinsipnya UN tidak masalah, tetapi jangan menjadi satu-satunya penentu untuk kelulusan siswa. Bila belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, UN banyak menyisakan persoalan juga, padahal ada dampak positifnya. Sekali lagi, ada permintaan agar UN ada, tetapi bukan menjadi satu-satunya penentu kelulusan," tegasnya.

Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Surabaya Restu Novi Widiani mengatakan, dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pihaknya menyediakan empat jalur untuk masuk ke sekolah negeri, diantaranya jalur afirmasi sebanyak 15 persen untuk keluarga miskin dan pra miskin. Selain itu, jalur prestasi sebanyak 30 persen. 

“Kemudian untuk jalur zonasi 70 persen untuk SDN dan SMPN 50 persen. Untuk zonasi 1 sebanyak 30 persen dan zonasi 2 sebanyak 20 persen maksimal,” jelasnya.

Selain mengusulkan perubahan sistem dalam PPDB dan pengembalian UN, Restu Novi juga menyebut, Surabaya siap untuk menjalankan program nasional bidang pendidikan, yakni pemberian makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa-siswi.

“Kami selalu mengecek kesiapan dan evaluasi, mulai dari segi anggaran juga sudah dibahas, mudah-mudahan program ini sesuai dengan amanah dan tujuannya, untuk mempersiapkan generasi emas 2045,” pungkasnya.