Pemkot Surabaya Usul IKD Jadi Syarat untuk Mencoblos di Pilwali

Surabaya Rabu, 03 April 2024 14:40 WIB

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, saat menjelaskan usulan penggunaan IKD untuk Pilwali 2024. (Foto: Julianus Palermo/Ngopibareng.id)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya akan mengusulkan agar identitas kependudukan digital (IKD), dapat dipakai sebagai salah satu persyaratan untuk mencoblos dalam gelaran Pilwali Kota Surabaya 2024.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, sejak gelaran Pemilu 2024 lalu, IKD sudah dapat digunakan untuk menggantikan KTP konvensional. Penggunaan IKD sebagai salah satu syarat coblosan ternyata mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivasi IKD.

"Hal serupa juga harus diterapkan dalam Pilwali 2024 mendatang. Dapat mengurangi potensi kecurangan juga karena absen manual tidak diperlukan lagi. Bisa dihitung pemilih laki-laki berapa, pemilih perempuan berapa. Jadi akan lebih detail," ujarnya, Rabu 3 April 2024.

Jika IKD digunakan sebagai salah satu syarat saat coblosan dalam gelaran Pilwali mendatang, maka Pemerintah Kota Surabaya harus bekerja ekstra untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pasalnya, Dispendukcapil Kota Surabaya mencatat, baru sekitar 244.000 ribu penduduk dari total 2,2 juta penduduk Kota Surabaya pemegang KTP, yang melakukan aktivasi IKD tersebut.

Terkait penggunaan IKD sebagai salah satu syarat dalam Pilwali mendatang, Eddy berkata pihaknya telah menjalin komunikasi dengan KPU Kota Surabaya. Karena kewenangan tetap ada di KPU dan dibutuhkan Peraturan KPU agar kebijakan tersebut dapat berjalan.

"Sounding ke KPU Kota Surabaya sudah dilakukan dan mereka sudah sepakat. Tinggal dikomunikasikan di pusat seperti apa kelanjutannya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menyambut baik kebijakan yang akan ditempuh oleh Disdukcapil Kota Surabaya tersebut. Wacana yang digulirkan tersebut harus disepakati dan disetujui bersama, khususnya untuk meminimalisir kecurangan yang akan terjadi.

"Paling tidak momen Pilkada nanti dapat dimanfaatkan oleh Pemkot Surabaya untuk memasifkan aktivasi dan transformasi KTP konvensional menuju IKD," jelas dia.