Pemkot Surabaya Temukan Ribuan KTP Surabaya Bermasalah

Pemkot Surabaya menemukan ribuan warga yang ber-KTP dan KK Surabaya tapi tinggal di luar Kota Surabaya. Temuan ini berdasarkan hasil pencocokan data dengan kondisi nyata di lapangan.

"Pencocokan data real ini dilakukan oleh camat, lurah dengan melibatkan RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta Kader Surabaya Hebat (KSH). Ditemukan ribuan yang sudah pindah ke luar kota," kata Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, Kamis, 6 Oktober 2022.

Eri menjelaskan, pencocokan data ini dilakukan agar intervensi yang diberikan Pemkot ke warga benar-benar tepat sasaran.

Pada pencocokan data tersebut, dari 3.034.850 jiwa di Kota Surabaya, terdapat 2.599.595 jiwa dengan status ada, 268.428 jiwa status tidak diketahui, 133.212 jiwa statusnya pindah kota dan status meninggal dunia 32.670 jiwa.

Khusus untuk data yang statusnya ada, terbagi dalam empat kondisi. Yakni, domisilinya sama dengan KK (Alamat KK/ KTP dan alamat domisili sama) sebanyak 2.440.654 Jiwa.

Kemudian, domisilinya berbeda dengan alamat KK namun masih di Surabaya (Alamat KK/ KTP dan domisili tidak sama) ada sebanyak 125.561 jiwa.

Selanjutnya, KK Surabaya dengan domisili non-Surabaya (luar kota) ada sebanyak 31.750 jiwa. Dan terakhir, domisili Surabaya namun KK-nya non-Surabaya ada sebanyak 1.630 Jiwa.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menegaskan, pihaknya tak menginginkan intervensi yang diberikan pemkot tidak tepat sasaran. Misalnya, warga yang akan dibantu pemkot itu ber-KTP dan KK Surabaya, namun justru domisilinya luar daerah.

"Yang dibantu memang warga ber-KTP Surabaya tapi hanya datang ketika menerima bantuan. Kami tidak ingin seperti itu, harapan saya benar-benar orang yang tinggal di Surabaya yang dapat bantuan," terang Eri.

Eri bersyukur, selama puluhan tahun, akhirnya pencocokan data warga dengan kenyataan di lapangan dapat terwujud. Hal ini dapat terwujud salah satunya berkat dukungan dari RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat.

Eri menyatakan, pencocokan data di lapangan ini dilakukan karena dia tidak ingin anggaran Pemkot Surabaya jatuh ke orang yang tidak berhak menerima. Karenanya, data yang berasal dari warga ini diharapkan menjadi acuan untuk intervensi ke depannya.

"Sehingga anggaran APBD Surabaya benar-benar tepat sasaran untuk warga Surabaya," tandasnya.