Pemkot Surabaya Rencana Tambah Sekolah Negeri, DPRD: Pertimbangkan Sekolah Swasta

DPRD Kota Surabaya buka suara terkait rencana Pemkot Surabaya, menambah jumlah sekolah negeri di tahun 2025. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan, pemerintah kota sudah seharusnya dapat melakukan pendataan ulang terkait sebaran usia penduduk dan jumlah lulusan sebagai dasar utama dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

"Saat akan melakukan penambahan sekolah, harus dipetakan jumlah sebaran usia penduduk di masing-masing wilayahnya, lalu saat ingin membuka SMP negeri baru, harus diperhatikan juga jumlah siswa-siswi lulusan SD di wilayah itu berapa," ungkapnya, Senin 22 Juli 2024.

Lewat langkah tersebut, Reni mengharapkan, Pemkot Surabaya dapat membangun sekolah negeri baru di wilayah yang sekiranya padat penduduk dan yang masih kekurangan jumlah sekolah.

Dengan sistem zonasi yang sudah berjalan sejauh ini, seharusnya kebijakan tersebut dapat memberikan kemudahan terhadap akses pendidikan.

"Namun saat tidak ada sekolah negeri ataupun swasta yang dapat menampung calon siswa-siswi ini, maka akan muncul ketimpangan akses pendidikan di masing-masing wilayah. Contoh, seperti di Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, di sana banyak kawasan perumahan baru dan perlu dihitung ulang jumlah penduduknya," ungkapnya.

Wacana penambahan sekolah baru ini memang sudah tercantum dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Surabaya 2025.

Berdasarkan data yang telah diberikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya kepada Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 DPRD Kota Surabaya, Reni menerangkan, kebijakan penambahan sekolah tersebut adalah sesuatu yang dibutuhkan. "Setelah dihitung matang-matang, baru dapat direalisasikan wacana penambahan sekolah baru tersebut," tegasnya.

Untuk itu, dirinya juga meminta Pemkot Surabaya memperhatikan jumlah sekolah swasta di wilayah yang akan menerima tambahan sekolah negeri baru. Sehingga saat tahun ajaran baru nantinya, tidak ada sekolah swasta yang kekurangan murid atau bahkan sampai tidak menerima murid baru.

"Untuk itu, kajian mendalam soal pelaksanaan rencana ini harus dilaksanakan, jangan sampai pelaksanaan belajar mengajar tahun depan berjalan tidak maksimal dan justru meninggalkan mereka sekolah swasta, karena bisa menimbulkan masalah baru," jelasnya.

Walikota Surabaya Eri Cahyadi menyebut, pihaknya saat ini sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) negeri dan swasta, untuk memastikan wilayah-wilayah mana saja yang ideal untuk menerima penambahan sekolah negeri tersebut.

"Kami sedang koordinasi dengan MKKS negeri dan swasta karena ternyata dari hitungan ada wilayah yang kekurangan sekolah ketika digabung negeri dan swastanya, jumlah yang akan masuk lebih besar, jadi tidak bisa ditampung di wilayah itu," papar Eri.