Pemkot Surabaya Potong TPP ASN, DPRD Surabaya: Imbas Defisit PAD 2024

Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 20 persen membuat ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merasa kecewa.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya Imam Syafii menjelaskan, kebijakan yang dikeluarkan tersebut sebagai imbas dari defisit pendapatan asli daerah (PAD). Target pendapatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2024, yakni sejumlah Rp 11,5 triliun diketahui tidak tercapai.

“Berdasarkan konfirmasi langsung dari Kepala Bapenda, Bu Febri, realisasi pendapatan hanya mencapai sekitar Rp10 triliun lebih. Artinya, ini meleset Rp 1,5 triliun, jumlah yang sangat besar,” ujar Imam.

Menurut politikus NasDem ini, pemotongan TPP tersebut terdampak bagi para ASN, yang jumlahnya mencapai 12 ribu orang. Imam menilai langkah tersebut tidak adil, terutama bagi ASN yang bertugas pada dinas yang telah mencapai Key Performance Indicator (KPI) masing-masing.

“Setiap dinas punya KPI sendiri. Kalau dinas itu penghasil tidak tercapai targetnya, jangan dinas lain juga ikut menanggung dosanya,” tegasnya.

Imam menambahkan, bahkan beberapa ASN yang dekat dengannya mengaku terkejut karena pemotongan ini dilakukan pada akhir tahun 2024 silam.

“Ada yang bilang ke saya, ‘Pak, padahal wes tak jagakno gawe cicilan, Pak.’ Itu disampaikan di akhir Desember, jadi mereka tidak punya waktu untuk menyesuaikan,” ucapnya.

Oleh sebab itu, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya itu juga meminta kepada pemerintah kota untuk lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas anggaran, terutama bila anggaran itu dalam kondisi yang defisit.

“Jangan sampai pos-pos penting justru yang kemudian ditekan. Kalau target pendapatan meleset, usahakan meleset sedikit saja, bukan sampai Rp1 triliun lebih,” tegasnya.

Imam juga mengingatkan agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota ke depannya tidak membebankan ASN secara menyeluruh akibat ketidakmampuan sejumlah dinas penghasil dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

“Yang paling penting, tolong prioritaskan kebutuhan yang benar-benar mendesak. Jangan semua pihak ikut menanggung akibat kesalahan tersebut,” pungkasnya.