Pemkot Surabaya Gelar Layanan Dialog Hari Jumat, Ini Waktunya
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka layanan baru berupa dialog hari Jumat. Melalui layanan ini warga bisa bertatap muka secara langsung dengan lurah, camat, atau kepala perangkat daerah (PD) untuk menyampaikan permasalahan yang belum tertangani di daerahnya.
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, layanan ini akan mulai dibuka dan diterapkan pada Jumat minggu ini atau Jumat, 24 Juni 2022 mendatang.
"Mulai Jumat besok, dari pukul 13.00 hingga 16.00 WIB. Lurah, camat dan kepala OPD harus membuka ruangannya secara langsung. Jadi warga bisa bertanya, jika ada masalah yang belum tertangani," kata Eri ditemui di Kantor DPRD Kota Surabaya, Rabu, 22 Juni 2022.
Eri menegaskan, mengenai layanan ini pihaknya juga sudah memberikan surat perintah kepada semua Camat, Lurah dan Kepala OPD untuk membuka ruang diskusi setiap hari Jumat.
"Jadi, ada surat perintah yang saya tanda tangani bahwa setiap hari Jumat camat, lurah dan kepala OPD harus membuka ruangannya secara langsung untuk berdialog bersama warga," kata Eri.
Sementara, pada hari Sabtu mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB di Balai Kota Surabaya, warga bisa bertemu langsung dengannya untuk menyampaikan permasalahan yang belum teratasi di lingkungannya.
Meski demikian, Eri berharap warga yang datang kepada dirinya sudah terlebih dahulu menyampaikan masalahnya kepada camat atau lurah di wilayahnya.
"Karena lurah, camat, dan kepala OPD itu kepanjangan tangan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kalau misal seminggu tidak ada tindakan setelah melapor ke lurah, camat atau OPD, bisa ketemu saya," katanya.
Untuk diketahui, masyarakat dapat melaporkan dan memantau penyelesaian masalahnya pada aplikasi Sapawarga Kota Surabaya.
Eri menambahkan, dengan layanan ini pihaknya juga menginginkan masyarakat secara langsung melalukan pengawasan kepada para pejabat di Kota Surabaya.
"Kalau pengaduannya langsung ke saya tidak akan tahu mereka bekerja untuk umat atau tidak. Harapannya dengan pengawasan secara langsung ada tindakan atau tidak dari camat, lurah dan kepala OPD, supaya tahu mereka bekerja untuk umat atau tidak," katanya.