Pemkot Surabaya Gandeng Kemensos Cocokkan Data Bansos

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar pertemuan dengan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial di Surabaya dan jajaran Dinas Sosial Kota Surabaya untuk mencocokan data penerima bantuan di Kota Pahlawan.

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, pencocokan ini sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi dobel penerimaan. Pasalnya, di Surabaya tidak sedikit warga yang ber-KTP non Surabaya.

Ia juga mengaku tahu bahwa para pendamping PKH dan BPNT itu juga melakukan survei ke bawah hingga menghasilakn sebuah data. Pemkot Surabaya sendiri juga melakukan survei ke bawah untuk mencari data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Sehingga saya berharap data ini bisa dikomunikasikan dengan kami, bisa menjadi satu. Jadi, nanti ke depan semua data menjadi satu bagian sebagai rumah besar atau rumah bersama yang ada di bawah naungan Dinsos. Jadi lebih gampang untuk menentukan keluarga ini dapat apa dan keluarga itu dapat apa. Mulai hari ini tidak ada yang jalan sendiri-sendiri di Surabaya, semuanya menjadi satu untuk umat Surabaya,” ujar Eri.

Oleh karena itu, ke depan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu, ingin di setiap kelurahan ada pendamping PKH, pendamping BPNT, LPMK serta jajaran Dinas Sosial Surabaya menjadi satu tim untuk mencari data warga tidak mampu sekaligus bersama-sama menyejahterakan warga tersebut.

“Sehingga apabila ada 100 warga di kelurahan tertentu yang tidak mampu, maka bisa didiskusikan dalam tim ini, warga ini cocoknya dikasik PKH, warga ini dikasih BPNT, termasuk juga bantuan dari Pemkot Surabaya,” jelasnya.

Dengan cara ini, maka pemberian bantuan dari pemerintah akan bisa merata dan tidak bertumpu di satu keluarga saja. Bahkan, yang paling penting bantuan itu bisa merata dan tepat sasaran pada keluarga yang memang membutuhkan.

Eri memastikan bahwa pemerintah dan tim itu dikatakan berhasil apabila warga yang berpenghasilan rendah itu sudah lulus dan lepas dari kelompok warga yang berpenghasilan rendah. Artinya, warga tersebut sudah bisa dikatakan mampu. “Insya Allah dengan kekuatan gotong-royong dan kebersamaan ini, insya Allah kemiskinan di Surabaya bisa kita atasi,” kata dia.

Oleh karena itu, sebagai tindaklanjut dari pertemuan virtual itu, ia meminta jajarannya untuk segera mengumpulkan mereka menjadi satu tim, lalu dibuatkan SOP yang jelas tentang klasifikasi warga berpenghasilan rendah beserta bantuan yang akan diberikan. Lebih penting lagi adalah data warga yang masuk dalam MBR, sekaligus targetnya berapa lama mereka harus lulus dari MBR.