Sudah Meninggal dan Punya Mobil, Tercatat dalam MBR Surabaya
Akurasi data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dipertanyakan. Setidaknya itu yang terjadi di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto Surabaya. Ada warga yang sudah meninggal, namun tetap tercatat masuk dalam MBR.
Atas keganjilan tersebut, Ketua RW 8, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, melaporkan temuan itu ke kantor DPRD Kota Surabaya.
Ramdhoni mengatakan, pendataan MBR di wilayah yang dipimpinnya tersebut dianggap buruk.
"Ada warga yang sudah meninggal dunia masih tercatat didata MBR Pemkot. Ada pula 13 warga yang mampu bahkan memiliki mobil turut terdaftar” kata Ramdhoni, kepada wartawan Jumat, 8 Mei 2020.
Maka dari itu, Ramdhoni menilai, penyaringan data yang dilakukan oleh pihak Pemkot Surabaya, tidak sesuai target. Padahal, ia sebelumnya sudah mengirimkan data Kartu Keluarga (KK) yang layak mendapatkan bantuan.
”Warga MBR di RW 8 berdasarkan data Pemkot sebanyak 724 KK. Padahal sebelumnya pihak RW mendata sebanyak 10798. Data MBR ini tidak jelas, masih banyak warga yang harusnya layak masuk sebagai MBR. Dan ini sudah kami laporkan lewat applikasi MBR Pemkot" ucap Ramdhoni.
Atas temuan itu Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti masih memaklumi. Kata dia adanya kesalahan tersebut dianggap wajar dalam batas-batas tertentu. Batas kekeliruan masih dianggap wajar itu tak lebih dari lima persen.
"Tapi kalau diatas itu perlu dilakukan evaluasi. Ini baru ditingkat satu RW saja, padahal di Surabaya berapa banyak RW" kata Reni.
Reni juga menjelaskan, perihal kasus warga meninggal tapi masuk daftar MBR, pihak kelurga masih bisa mengambil bantuan itu. Ia meminta agar para pejabat kampung tak mempersulit saat pengambilan.
“Mungkin keluarga yang meninggal tidak mengurus surat kematian atau mungkin sudah mengurus tapi tidak dihubungkan. Selain itu, kelurahan dan kecamatan harus pro aktif memberikan layanan administrasi. Agar keluarga tersebut mudah mengambil bantuan. Jangan sampai ada anggapan mereka dipersulit," jelasnya.
Dengan adanya permasalah ini, Reni mengimbau agar Pemkot Surabaya selalu tanggap dalam menyelesaikan masalah. Agar masyrakat dapat segera menerima bantuan yang sudah tersedia.
"Karenanya pemkot harus pro aktif akan kejelasan informasi dan segera memperbaiki data. Sehingga bantuan bisa dialihkan ke yang benar-benar tidak mampu" tutup Reni.