Pemkot Surabaya akan Tambah Sekolah Negeri, Diprioritaskan Bagi Wilayah Padat Penduduk

Rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk menambah sekolah negeri telah difinalisiasi dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang telah disetujui DPRD Kota Surabaya sebagai pedoman dalam penyusunan R-APBD Kota Surabaya 2025.

Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penambahan sekolah negeri di Kota Pahlawan tersebut diprioritaskan untuk wilayah padat penduduk.

"KUA PPAS ini kami masukan permohonan dan alhamdullilah telah kami tandatangani nota kesepahamannya dan akan diteruskan dengan oleh Banggar DPRD Surabaya. Jadi kami akan menambah sekolah baru di wilayah yang padat penduduk, seperti di wilayah Sawahan," ungkapnya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Rabu 17 Juli 2024.

Eri juga menyebut, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) negeri dan swasta, untuk memastikan wilayah-wilayah mana saja yang ideal untuk menerima penambahan sekolah negeri.

"Kami sedang koordinasi dengan MKKS negeri dan swasta karena ternyata dari hitungan ada wilayah yang kekurangan sekolah ketika digabung negeri dan swastanya, jumlah yang akan masuk lebih besar, jadi tidak bisa ditampung di wilayah itu," paparnya.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya Moch. Machmud mengatakan, terdapat anggaran untuk membangun sekolah negeri baru pada tahun 2025 mendatang, sebesar Rp 122 miliar.

Anggaran tersebut rencananya akan diperuntukkan untuk membangun lima sekolah negeri baru di tiap sudut di Kota Pahlawan.

Politikus Demokrat ini menjelaskan, dirinya telah menerima aspirasi masyarakat dan menyampaikannya dalam rapat forum rapat banggar bersama jajaran Pemkot Surabaya agar jumlah sekolah negeri, khususnya SMP, dapat ditambah di wilayah Kecamatan Tandes dan Sambikerep.

"Misalnya di wilayah Surabaya Barat yang ada di Kelurahan Made dan Tubanan, jika si anak tidak pintar beneran atau tidak punya koneksi, selamanya dia tidak bisa sekolah di negeri, baik itu SMP atau SMA, maka penambahan sekolah negeri ini saya kira menjadi urgensi dalam pembahasan R-APBD 2025," papar anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya itu.