Berani Bergerombol, Siap-Siap Saja Disanksi
Berakhirnya masa PSBB di Kota Surabaya, membuat sebagian anak muda mulai berani keluar rumah secara bergerombol. Mengenai hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, telah menyiapkan sanksi, ketika pemberlakuan new normal nanti.
Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser, mengatakan bahwa di Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 16 tahun 2020 sudah diatur tentang ada sanksi bagi yang melanggar.
“Di Perwali sudah diatur, berupa teguran juga sampai sanksi denda. Itu bisa sanksi macem-macem, kalau bicara sanksi administrasi di Perwali,” kata Fikser, ketika ditemui di Balai Kota Surabaya, Kamis 11 Juni 2020.
Meski begitu, dalam Perwali yang masih belum diresmikan, Pemkot Surabaya juga bakal mengatur tentang sanksi penyitaan hingga pemblokiran KTP.
“Sanksinya, KTP-nya diambil terus diblokir. Nah itu kan Perwali yang ini lagi diatur, kita sudah siapkan itu, hanya saja jujur saya belum membaca secara rinci tentang Perwali itu,” ungkapnya.
Selain itu, setiap harinya Pemkot Surabaya akan menerjunkan petugas Satpol PP hingga BPB Linmas untuk mengatur masyarakat yang mengacuhkan protokol kesehatan.
“Lah ini ada petugas dari Satpol dan Linmas untuk selalu mengingatkan. Agar mereka tidak harus bergerombol dan berkumpul, itu juga sudah kita bicarakan,” jelasnya.
Perihal pemberlakuan sanksi, kata Fikser, seharusnya semua sudah mulai dijalankan mulai Selasa, 9 Juni 2020 kemarin. Namun masih terhambat oleh sosialisasi yang belum merata.
“Ini seharusnya sudah berjalan, jadi tidak lagi nunggu, terus berjalan. Makanya ini Walikota (Tri Rismaharini) melakukan sosialisasi terus. Kan ini ada bidang yang mengatur tentang transportasi, mengatur tentang pasar, mal, restauran dan tempat ibadah,” ungkapnya.
Pemkot Surabaya pun mengingatkan masyarakat untuk terus sadar akan pentingnya protokol kesehatan. Selain itu, warga Surabaya harus bisa menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah.
“Perihal perotokol kesehatn ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk keselamatan diri masing-masing. Kita menjaga supaya kepercayaan dari forum pimpinan Jatim, seperti Bu Gubernur, Kapolda dan Pak Pangdam harus kita jaga” tutup Fikser.