Pemkot Probolinggo ‘Launching’ Satgas Pencegahan Korupsi
Secara nasional, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menorehkan catatan sebagai pemerintah daerah yang pertama meluncurkan (launching) satuan tugas (satgas) pencegahan korupsi di lingkungannya. Satgas Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemkot Probolinggo itu di-launching di sebuah aula hotel di Jalan dr. Soetomo, Kota Probolinggo, Senin sore, 3 April 2023.
Tidak tanggung-tanggung, peluncuran satgas tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting tingkat regional hingga nasional. Di antaranya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Kemenko Polhukam diwakili Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Irjen Pol. Andry Wibowo, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi, dan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Abul Chaer.
“Ini salah satu bentuk ikhtiar dan komitmen untuk mencegah korupsi di lingkungan Pemkot Probolinggo. Tidak ada istilah terlambat untuk berbuat baik, agar kepercayaan masyarakat semakin baik,” ujar Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin.
Secara teknis, kata walikota, satgas akan mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) terkait pencegahan korupsi. “Ada bimtek agar satgas mengetahui tugas dan fungsinya. Satgas di bawah naungan Inspektorat. Inspektorat kami beri dorongan untuk bisa memotori semuanya,” ujar walikota didampingi Kepala Inspektorat, Yusron Sumartono.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memaparkan korupsi dengan lebih dulu membahas kebutuhan dasar manusia. “Apakah kebutuhan dasar pegawai sudah tercukupi. Kalau memang sudah tercukupi, mengapa mau memenuhi keinginan. Akhirnya seperti ramai di medsos, pada pegawai pamer tas mahal dan lain-lain,” ujarnya.
Alex, panggilan akrab Alexander Marwata juga menyayangkan, korupsi tumbuh subur pada saat otonomi daerah diluncurkan. “Di Jawa Timur, lebih dari 10 kepala daerah yang ditindak oleh KPK. Jatim termasuk kategori paling banyak,” katanya.
Mantan hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menegaskan, sebenarnya pencegahan korupsi paling efektif itu dimulai dari diri sendiri. “Pak Artidjo Alkostar pernah mengatakan, Tuhan sudah menganugerahi sifat jujur dalam diri manusia. Sifat jujur itu sudah ter-install dalam diri kita,” jelasnya.
Karena itu mesin detektor kebohongan (lie detector) bisa membaca tingkat kebohongan seseorang dari perubahan drastis pada fisik seseorang. “Sehingga orang yang tidak jujur akan ketahuan melalui lie detector,” ujarnya.
Alex juga menyayangkan sebagian penyelenggara negara ada yang memperkaya diri dengan jalan korupsi. “LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Red.) sebenarnya bisa dijadikan alat kontrol,” katanya.
Diakui, meski sudah ada LHKPN, masih ada sebagian pejabat yang lihai dengan cara tidak melaporkan semua kekayaannya kepada LHKPN. Bahkan ada pejabat yang mengatasmanakan hartanya dengan nama orang lain seperti kerabat, teman, hingga pembantu rumah tangganya.
Terakhir, Alex mengajak puluhan pejabat dari Pemkot Probolinggo yang memenuhi aula, untuk instrospeksi diri. “Untuk mencegah korupsi, mari kita seting ulang kewarasan kita,” ujarnya.
Irjen Andry Wibowo yang mewakili Menko Polhukam, Moh. Mahduf MD juga memaparkan seluk-beluk korupsi di negeri ini. Ia mengaku, prihatin dengan umat beragama di Indonesia yang membohongi Tuhan dengan melakukan korupsi.
“Saya prihatin, sudah ke masjid, ke gereja, ke pura, tetapi masih membohongi Tuhan. Kalau Tuhan saja dibohongi, apalagi rakyat,” katanya.
Andry menegaskan, perlunya komitmen dari para pemimpin untuk menjauhi korupsi. “Ingat, ikan itu yang busuk dimulai dari kepalanya,” kata Sekretaris Umum Sekber Pungli itu.
Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Abul Chaer mengingatkan, soal seruan mencegah kemungkaran dalam hal ini korupsi. “Saya sitir dari insta-strory walikota, yang sebenarnya menyitir hadits Rasulullah, jika kamu mengetahui kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu, jika tidak mampu dengan lisanmu, jika tidak mampu dengan berdoa, itulah selemah-lemah iman,” katanya sambil melafalkan teks hadits tersebut dalam bahasa Arab.
Sementara itu Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi mengapresiasi, langkah Pemkot Probolinggo yang membentuk satgas pencegahan korupsi. “Kami memuji langkah walikota membentuk satgas pencegahan korupsi, ini pertama kali di Indonesia,” katanya. (Adv)