Pemkot Pasuruan Komit Tekan Kasus Stunting hingga Nol

Pemerintah Kota Pasuruan bertekad menurunkan tingkat prevalensi stunting hingga nol kasus. Salah satu upayanya dengan Rembuk Stunting Tahun 2024 yang diselenggarakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja pada Kamis, 16 Mei 2024. 

Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo dalam sambutannya menyampaikan angka prevalensi stunting Kota Pasuruan berdasarkan survei Status Gizi Indonesia (SGI) tahun 2023 sebesar 11,7%, angka prevalensi tersebut sudah lebih rendah dari target nasional yakni sebesar 14% pada tahun 2024. 

Ia menekankan, kasus stunting yang tersisa perlu mendapatkan perhatian lebih untuk terus dilakukan langkah percepatan penurunan angka stunting hingga nol kasus. “Berkaca pada tahun 2023, perlu dilakukan langkah konvergen dalam percepatan penurunan kasus stunting dengan upaya lebih massif yang melibatkan seluruh unsur sehingga penanganan stunting bisa maksimal,” ujar Mas Adi

Mas Adi lantas mengingatkan, salah satu indikator dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dalam Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting yaitu dengan pendekatan intervensi spesifik yang berfokus pada kesehatan dan kecukupan gizi. 

“Tahun ini Pemkot Pasuruan juga akan melakukan Grebek Stunting. Ini menjadi langkah percepatan penurunan angka stunting yang kita lakukan dengan memberikan kecukupan gizi mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita yang didukung dengan penyediaan sanitasi, akses air bersih serta bantuan sosial,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Mas Adi menyebutkan perlu komitmen dan kerja nyata secara terus menerus untuk mencapai target penurunan stunting. Integrasi program antar berbagai elemen juga menjadi kunci keberhasilan pencegahan serta penurunan angka stunting. “Permasalahan stunting tidak bisa diselesaikan secara spesifik oleh sektor kesehatan saja, tetapi juga harus diselesaikan secara bersama dengan perangkat daerah atau stakeholder terkait dari segi sensitifnya,” kata Mas Adi. 

Berkaitan dengan data, Mas Adi menggarisbawahi faktor penting yang wajib diperhatikan agar percepatan penurunan stunting tepat sasaran adalah kualitas data. Wawali meminta agar perbaikan data stunting dilakukan dengan memperhatikan validitas dan akurasi data yang menjadi rujukan dalam perencanaan evaluasi serta monitoring dan intervensi kegiatan stunting. “Untuk itu kepada petugas pendata seperti kader posyandu, kader KB, bidan kelurahan dan petugas gizi yang ada masing-masing perangkat daerah agar bersama-sama melakukan penelusuran dan pendataan dengan baik agar tepat sasaran,” lanjutnya.

Melalui Rembuk Stunting ini diharapkan Pemkot Pasuruan dapat terus menekan angka stunting hingga tidak ada lagi kasus stunting baru atau zero stunting sehingga, dapat mencapai target nasional Indonesia Emas 2045.

Kegiatan rembuk stunting ini turut dihadiri oleh Asisten I Kota Pasuruan, Kepala Perangkat Daerah terkait, Camat dan Lurah se-Kota Pasuruan, perwakilan PKK Kota Pasuruan, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Direktur RSUD dr. R. Soedarsono dan Direktur RSU Graha Sehat Medika Kota Pasuruan, Kepala Puskesmas, Ketua TPPS Kelurahan, Kader Pembangunan Manusia, Penyuluh Keluarga Berencana.