Pemkot Malang akan Bangun LRT, Senilai Rp200 Miliar per Kilometer

Pemerintah Kota Malang tengah merencanakan untuk membangun moda transportasi massal Lintas Rel Terpadu (LRT) untuk mengurai kemacetan.

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan moda transportasi massal LRT dipilih karena secara harga lebih murah dibanding dengan Moda Raya Terpadu (MRT).

"Kalau MRT itu kita lihat harganya Rp450 miliar perkilometer. Maka dari itu, kami memilih LRT jauh lebih murah, harganya Rp200 miliar perkilometer," ujarnya.

Sutiaji melanjutkan moda transportasi berbentuk kapsul tersebut akan menghubungkan sejumlah daerah di Kota Malang dan Malang Raya.

"Kami sudah koordinasi (Pemkot Batu dan Pemkab Malang) ketika ada acara di Universitas Brawijaya ada Wagub juga. Landasan hukumnya UU 23 tahun 2014 tentang kerjasama antar daerah," ujar pria yang menggemari olahraga bulutangkis tersebut.

Direncanakan LRT tersebut berjumlah enam kapsul, masing-masing kapsul bisa menampung 24 dan 60 orang.

Sutiaji menyampaikan, LRT masih dalam tahap kajian agar dapat direalisasikan. Untuk itu, dalam waktu dekat ini akan dilakukan uji Safety Factor (SF).

"LRT ini tidak seperti di Jakarta, jadi tidak besar tidak akan memakan jalan yang banyak. Jumlah sekitar 6 kapsul jaraknya bisa dari kampus ke kampus," tuturnya.

Sutiaji melanjutkan bahwa sudah ada investor dari dalam negeri yang tertarik untuk membangun LRT di Kota Malang. "Investornya dari dalam negeri orang asli Malang sendiri," ujarnya.

Untuk itu, Sutiaji mengatakan gagasan tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kota Malang tahun anggaran 2020 sembari melakukan uji kelayakan.

"Adapun model bisnis yang ditawarkan oleh investor itu 60 persen saham mayoritas dipegang mereka. Sisanya 40 persen saham dijual ke masyarakat jika ada yang mau beli," tuturnya.

Untuk merealisasikan LRT tersebut saat ini Sutiaji telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas terkait pembagian saham. Serta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kepala daerah Malang Raya untuk menyusun kebijakannya.

“Kita tidak bisa ya langsung. Nanti pasti kami akan koordinasikan. Yang jelas ini manti tidak akan menggangu transportasi massal yang konvensional,” tutupnya.