Pemkab Lumajang Selaraskan APBD 2024 dengan Kebijakan Nasional

Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni (Yuyun) menegaskan jika kebijakan umum APBD Tahun 2024 telah selaras dengan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Lumajang, Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Terhadap R-APBD TA 2024, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Jumat, 10 November 2023.

Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, diharapkan mampu membuat pemerintah daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, bersama dengan pemerintah pusat. Utamanya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Timur tahun 2024, tema pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2024 adalah "Penguatan transformasi ekonomi yang inklusif untuk percepatan pembangunan berkelanjutan," katanya dikutip dari laman Pemkab Lumajang, Sabtu 11 November 2023.

Yuyun menambahkan, kebijakan keuangan tahun 2024 diarahkan pada terwujudnya penguatan transformasi ekonomi yang inklusif untuk percepatan pembangunan berkelanjutan yang ditempuh melalui optimalisasi 3 (tiga) fungsi utama APBD, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi.

"Harapan saya, dengan waktu yang terbatas ini TAPD, Badan Anggaran dan seluruh fraksi, serta komisi DPRD dan seluruh SKPD selaku mitra kerja dapat menyelesaikan pembahasan RAPBD tahun anggaran 2024 ini tepat waktu," imbuhnya.

Prioritas Pembangunan Lumajang

Ia juga menyebutkan, sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2024 terdapat 8 prioritas pembangunan di Lumajang. Antara lain :
1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata
4. Penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan
5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
6. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar
7. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
8. Peningkatan kondusifitas wilayah serta kualitas pelayanan publik berbasis IT.