Pasar Hewan di Kediri Ditutup, Petugas Intensifkan Pengobatan PMK
Pemerintah Kabupaten Kediri mulai menutup sementara sejumlah pasar hewan. Penutupan yang dimulai pada Senin, 13Januari 2025 ini untuk menekan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terus melonjak.
Penutupan tidak hanya pada pasar hewan yang dikelola Pemkab Kediri seperti pasar hewan Tretek Pare, dan pasar hewan Grogol, melainkan juga pasar hewan yang dikelola pemerintah desa, diantaranya, pasar hewan Purwokerto Ngadiluwih, Wonorejo Wates , Brenggolo Plosoklaten, kemudian Bringin Badas.
“Saat ini petugas kita juga terus melakukan pengobatan ternak yang terkena PMK,” kata Tutik Purwaningsih, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Senin, 13 Januari 2025.
Berdasarkan data DKPP hingga 12 Januari 2025, PMK sudah mencapai 607 kasus yang tersebar di semua kecamatan dan didominasi sapi potong. Hasil penanganan pengobatan yang dilakukan dari 607 kasus, sapi yang sembuh sebanyak 128 ekor, 450 sapi masih dalam kondisi sakit dan 25 mati.
Penutupan pasar hewan ini dari yang semula dilakukan hingga 25 Januari diperpanjang hingga 28 Januari. Tutik mengimbau kepada para pedagang untuk bisa bekerjasama mentaati kebijakan penutupan sementara pasar hewan tersebut guna menekan penyebaran PMK.
Pasalnya, lanjut Tutik, meski informasi penutupan telah disampaikan, masih ada pedagang kambing yang nekat berjualan. Alasannya hewan yang terkena PMK sejauh ini hanya sapi. Hal itu sebagaimana yang terjadi di pasar Tertek saat hari pertama penutupan.
Lanjut Tutik, meski kasus yang ditemukan saat ini hanya pada hewan sapi, namun penyakit PMK bisa menyerang jenis hewan yang berkuku belah termasuk kambing. “Saat ini kita juga mempersiapkan untuk pengadaan vaksin,” tambah Tutik.
Sebagaimana yang disampaikan saat rapat koordinasi gugus tugas PMK bersama Bupati Hanindhito Himawan Pramana dan jajaran Forkopimda pada 8 Januari lalu, guna memitigasi penyebaran PMK, DKPP mengusulkan pengadaan 50.000 dosis vaksin dengan anggaran sekitar Rp1,5-2 miliar.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri Erfin Fatoni menyebutkan, pada tahun 2025 mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) Rp17,9 miliar. Pihaknya siap mengalokasikan anggaran guna pengadaan vaksin sebagaimana estimasi yang dibutuhkan.
“Kami menyesuaikan dengan teman-teman DKPP. Kebutuhan seperti apa nanti akan kita penuhi, karena jangan sampai kenaikan (kasus PMK) yang eksponensial ini menjadi lebih besar lagi,” kata Erfin usai acara rapat saat itu.