Pemkab Jombang Bayar Upah Pekerja Proyek Bedah Rumah dari APBD

Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilakukan Pemkab Jombang melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, akhirnya tuntas sesuai jadwal. Selasa 7 Desember 2021 kemarin, dilakukan penyerahan upah kepada sedikitnya 72 orang pekerja kegiatan konstruksi.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Heru Widjajanto mengatakan, ada 24 unit RTLH di Kecamatan Bareng dan Kecamatan Mojoagung yang diperbaiki Pemkab Jombang akhir tahun ini. Jumlah itu menyebar di beberapa desa, di antaranya Desa Bareng 11 unit, Desa Ngampungan 4 unit, dan Desa Ngrimbi 4 unit. Kemudian di Desa Seketi, Kecamatan Mojoagung, sebanyak 5 unit rumah.

“Penyerahan upah dilakukan serentak kemarin,” katanya. Total anggaran untuk program ini senilai Rp 312 juta dari P-APBD 2021. Ada dua jenis RTLH yang diperbaiki. “Tidak layak huni karena faktor ekonomi dan tidak layak huni karena bencana,” katanya kepada Ngopibareng.id, Rabu 8 Desember 2021.

Heru menjelaskan meskipun upah pekerja sudah dibayar, monitoring dan evaluasi pekerjaan bakal terus dilakukan sampai beberapa waktu ke depan. “Kami memantau terus kondisi rumah yang sudah selesai direhab,” imbuhnya.

Khusus di Desa Seketi, dana peningkatan RTLH masing-masing penerima bantuan di Desa Seketi sebesar Rp 20 juta. Sedangkan di Kecamatan Bareng, dana bantuan diperuntukkan untuk peningkatan atau perbaikan rumah terdampak bencana alam.

Besarannya bervariasi, disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. “Total anggaran untuk Kecamatan Bareng sebesar Rp 212 juta. Sehingga total yang ditangani pada P-APBD 2021 sebanyak 24 unit,” tambahnya. Dana bantuan langsung diserahterimakan melalui rekening Bank Jatim ke penerima bantuan, untuk dipakai pembelian material dan upah pekerja.

“Program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah RTLH yang masih ada. Di samping itu, kegiatan rehabilitasi rumah juga diharapkan menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat Jombang. Hal ini sejalan dengan program 80 ribu lapangan kerja yang dicanangkan ibu bupati dan bapak wakil bupati,” pungkasnya. (adv)