Pemkab Banyuwangi dan BNN RI Lakukan Percepatan Pembentukan BNNK Banyuwangi
Pemkab Banyuwangi mengambil langkah percepatan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyuwangi, Jawa Timur. Langkah percepatan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama percepatan dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemkab Banyuwangi dan BNN RI.
Penandatanganan kerjasama percepatan dilakukan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dengan Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hokum dan disaksikan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Jumat, 2 Agustus 2024.
Pemkab Banyuwangi juga menghibahkan aset lahan seluas 1.090 meter persegi untuk kantor dan tempat rehabilitasi BNNK. Sembari menunggu pembangunan kantor, BNNK akan menempati aset bangunan Pemkab Banyuwangi di Jalan Basuki Rahmat.
Penandatanganan kerja sama dan NPHD ini, menurut Ipuk Fiestiandani merupakan bentuk komitmen dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Banyuwangi. Dia menyebut, penyalahgunaan narkoba menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Jangan sampai di tengah kemajuan Banyuwangi, perkembangan generasi penerus dirusak narkoba.
“Terima kasih Kepala BNN Bapak Komjen Marthinus. Kolaborasi yang kita bangun, antara kepolisian, BNN, pemerintah daerah, dan seluruh elemen lainnya tentunya akan semakin memperkuat upaya kita dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba," jelasnya.
Menurut Ipuk, masalah narkoba harus ditangani dengan kerja sama seluruh pihak. Laporan Badan PBB yang menangani penanggulangan narkoba, UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime), sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada 2023. Di Banyuwangi, terdapat 64 kasus penyalahgunaan narkoba pada semester awal 2024. Penyalahgunaan narkoba di dominasi usia produktif.
"Fakta-fakta ini menjadi sebuah warning bagi kita, bahwa bahaya narkoba sedang mengintai generasi muda kita," ujarnya.
Dengan percepatan pembentukan BNNK Banyuwangi, Ipuk berharap akan ada optimalisasi dalam pencegahan dam pemberantasan narkoba. Caranya, mulai dari peningkatan peran masyarakat, penguatan rehabilitasi, hingga penegakan hukum yang tegas.
“Kami juga berterima kasih selama ini para tokoh agama dan tokoh masyarakat bersama-sama menjaga Banyuwangi dan selalu mengingatkan bahaya narkoba, dan alhamdulillah hari ini kita mulai langkah penting dengan percepatan pembentukan BNN kabupaten,” terang Ipuk.
Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hokum menambahkan, BNNK Banyuwangi merupakan yang pertama di wilayah Tapal Kuda, sebuah wilayah yang merujuk pada kawasan timur Jawa Timur. Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang menjadi prioritas pembentukan BNNK pada tahun ini, sebab wilayah tersebut tengah berkembang pesat dan merupakan wilayah perbatasan.
Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, lanjut dia, biasanya tingkat risiko peredaran narkoba meningkat. Maka dari itu pembentukan BNNK diharapkan bisa menjadi salah satu langkah antisipasi dalam memberantas barang baram tersebut.
"Itu yang harus bisa kita cegah lebih awal," tegasnya.
Salah satu strategi yang akan dipakai untuk menekan penyalahgunaan narkoba di Banyuwangi adalah soal ketahanan keluarga dan pendidikan. Selain dengan pemerintah daerah, BNNK Banyuwangi juga akan berkerja sama dengan kepolisian untuk pencegahan dan penanganan kasus narkotika.
"BNN dan kepolisian sama-sama melakukan penegakan hukum dan pencegahan. Semua sama, kita berkolaborasi dan tidak ada perbedaan," tegasnya.
Setelah penandatangan kerjasama percepatan dan NPHD, Bupati Banyuwangi, Kepala BNN RI dan Menpan RB meninjau lokasi kantor sementara BNNK Banyuwangi di Jalan Basuki Rahmat.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, BNNK hanya salah satu instrumen dalam menangani permasalahan narkoba. Menurutnya, ada banyak cara untuk memberantas, memotong mata rantai narkoba. Banyuwangi menjadi salah satu border karena garis pantainya yang sangat panjang dan berdekatan dengan Bali
“Saya kira sudah tepat Kepala BNN menjadikan Banyuwangi salah satu dari sekian daerah yang sedang bersamaan untuk menjadi BNNK,” tegasnya.
Saat ini, ada beberapa usulan pendirian BNNK yang disampaikan BNN RI di seluruh Indonesia. Jumlahnya lebih dari 10. Usulan tersebut akan dikaji kesiapan prioritasnya yang mana. Dia berharap tidak lama lagi Kemenpan RB akan mengesahkan kelembagaan yang diusulkan BNN.
“Bisa bulan ini (disetujui). Karena ini kajian sudah lama,” ujarnya.