Pemilu 2019, KPK: 75 Persen Masyarakat Terlibat Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 75 persen masyarakat Indonesia terlibat politik uang saat Pemilu 2019. Politik uang menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian menjelang Pilpres 2024 mendatang.

"Sekitar 75 persen masyarakat masih terlibat dalam politik uang pada (Pemilu) tahun 2019," ujar Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) KPK, Wawan Wardiana dikutip pada Minggu 3 September 2023.

Dikatakan Wawan, dari jumlah masyarakat yang terlibat politik uang setidaknya ada 82 persen di antaranya perempuan. Makanya perlu peran serta tokoh masyarakat khususnya perempuan untuk mencegahnya.

"Jika kita bedah lagi dari 75 persen, 82 persen di antaranya adalah perempuan. Karena itu, hadirnya tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh lainnya punya peranan penting cegah korupsi," tuturnya.

Dengan kondisi itu, Wawan berharap para tokoh-tokoh bisa membantu KPK dalam memerangi politik uang. Para tokoh bisa menjadi teladan masyarakat dalam menolak politik uang.

"Tokoh Agama, misalnya bisa sisipkan pendekatan nilai agama dengan korupsi pada saat berdakwah di tengah masyarakat. Pun demikian dengan tokoh masyarakat yang dijadikan panutan oleh masyarakat bisa memberikan edukasi," tandasnya.

Korupsi dan politik uang, lanjut Wasan, memang bisa dilakukan oleh siapa saja saat ada kesempatan. Oleh karena itu KPK tak pernah lelah mengedepankan pendidikan dan pencegahan korupsi.

Wawan menambahkan, KPK kini gencar mengampanyekan 'Hajar Serangan Fajar' jelang Pemilu 2024. Dia berharap politik uang benar-benar hilang dalam pemilu mendatang.

"Celah korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena itu, KPK terus gencar memberikan pendidikan dan pencegahan antikorupsi,"  ujarnya.