Pemerintah Tetapkan ICRM Jadi Tolak Ukur Melayani Masyarakat
Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) akan menjadi barometer untuk menilai pemerintah daerah sudah melayani masyarakat dengan baik apa belum. Sebab, kewajiban aparatur negara adalah melayani masyarakat bukan minta di layani.
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi mengatakan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), akan mengumumkan ICRM seluruh daerah pada 19 Desember mendatang.
"ICRM merupakan tolok ukur keberhasilan Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang selama ini digaungkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma`ruf Amin," kata Didik ketika berbincang dengan wartawan di kawasan Gelora Bung Karno, Rabu 26 Oktober 2022.
Menurut Didik, ICRM akan dihitung melalui lima indikator, yakni Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Mandiri, Gerakan Indonesia Tertib, dan Gerakan Indonesia Bersatu.
"Contohnya, kalau usaha UMKM semakin meningkat, maka artinya Gerakan Indonesia Mandiri semakin baik, termasuk juga seberapa besar peningkatan koperasi," ujar Didik
"Demikian pula dengan Gerakan Indonesia Melayani, kalau semakin banyak mal pelayanan publik, berarti sudah semakin baik. Karena jika layanan makin mudah, kan makin transparan, kemudian pegawainya juga makin pintar dan hospitality-nya semakin bagus," ujar mantan Sekjen Kemendikbud ini.
Didik juga menggarisbawahi bahwa untuk menyukseskan Gerakan Nasional Revolusi Mental, tentu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah seorang diri, melainkan butuh kerja sama berbagai stakeholder melalui pentahelix.
Penanaman nilai-nilai revolusi mental mesti dilakukan dua jalur yaitu pendidikan dan non-pendidikan. Nilai-nilai revolusi mental yang harus dimiliki para pendidik yaitu integritas, etos kerja, dan gotong-royong. Nilai-nilai itulah yang diharapkan dapat ditularkan kepada peserta didik sehingga membentuk karakter kuat generasi bangsa Indonesia.
Pada masa usia PAUD itu, nilai-nilai yang diajarkan adalah cara bersosialisasi, berkomunikasi, interaksi, dan kemampuan menjadi anak mandiri dalam segala hal.
"Di SD juga demikian. Muatan karakternya masih sangat besar antara 60 hingga 70 persen, SMP 40 hingga 50 persen, lalu SMA 20 hingga 30 persen. Setelah di pendidikan tinggi maka sifatnya harus sudah implementasi dari karakter-karakter yang sudah diajarkan sejak PAUD hingga pendidikan menengah," tegasnya.
Pemerintah fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Revolusi mental berperan untuk mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup menuju masyarakat Indonesia yang berdikari, berdaulat, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
"Bagaimana pun, pendidikan terutama guru atau para pendidik menjadi ujung tombak keberhasilan pencapaian revolusi mental," ujarnya
Sementara Staf Khusus Menko PMK, Ravik Karsidi merinci, ICRM menggunakan metode sampling yang diambil dari seluruh provinsi di Indonesia. Meski tidak seakurat sensus, namun survei ICRM yang menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut diklaim cukup mewakili potret Revolusi Mental di masing-masing daerah.
"Memang tidak semua orang ditanya seperti sensus, tapi katakanlah untuk mengetahui kabupaten tertentu ada kelompok mana yang ditanya, tapi mewakili dari satu kabupaten/kota tersebut," ujar Ravik.
Pendidikan karakter harus dimulai sejak PAUD, pada masa itu nilai-nilai yang diajarkan cara bersosialisasi, berkomunikasi, interaksi, dan kemampuan menjadi anak mandiri dalam segala hal.
Pendidikan karakter harus dimulai sejak anak memasuki usia dini dan di sekolah dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , pada masa itu nilai-nilai yang diajarkan cara bersosialisasi, berkomunikasi, interaksi, dan kemampuan menjadi anak mandiri dalam segala hal.
Pendidik seperti guru dan tenaga kependidikan yang berkarakter mampu menularkan semangat revolusi mental.
"Dalam dunia pendidikan, proses transfer knowledge ialah dari pendidik. Kalau pendidiknya tidak berkarakter, tidak punya hal-hal atau nilai-nilai yang mencerminkan perubahan revolusi mental tentu itu tidak bisa ditularkan kepada peserta didik," kata Didik.
Sedangkan Staf Khusus Menko PMK Bidang Reformasi Birokrasi, Ravik Karsidi mengatakan, pemerintah tengah gencar mengimplementasikan program revolusi mental di masyarakat. Peningkatan revolusi mental juga akan menyasar pada sektor pendidikan.
Staf Khusus Menko PMK Bidang Reformasi Birokrasi, Ravik Karsidi, berpandangan bahwa revolusi mental akan punya peran dalam proses penguatan pendidikan karakter. Imbasnya, ia meyakini bahwa kasus-kasus seperti pelecehan, kekerasan seksual, dan perundungan bisa terjawab dengan adanya pendidikan karakter yang optimal.
“Karena muaranya saya lihat ada pada anak-anak yang belum terbiasa membedakan nilai dan perilaku mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ujar Ravik
Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Sebelas Maret ini pun menyebut bahwa anak-anak sejak dini harus sudah mulai diberikan pendidikan tentang do and don't dalam konteks bermasyarakat. Hal ini yang merupakan salah satu paradigma yang hadir pada revolusi mental.
“Ini kan juga karena lemahnya filter system kita. Bahwa seharusnya perilaku do and don't itu mulai ditanamkan anak melalui orang tua, guru, hingga dosen,” pesan Ravik.