Pemerintah Siap Sambut Pengembalian Kuota Haji 100 Persen

Pemerintah melalui Kementerian Agama tengah mempersiapkan penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 Hijriah yang diupayakan mendapatkan kuota 100 persen. Selain memastikan penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan lancar, dari segi biaya diharapkan dapat lebih rasional.

"Ongkosnya supaya lebih rasional karena jangan sampai subsidinya itu terlalu besar, nanti dana haji itu kemudian tergerus," ujar Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin usai menghadiri Haul Almaghfurlah KH Tubagus Muhammad Falak Abbas ke-51 di Pondok Pesantren Al-Falak Pagentongan, Jl. Pagentongan, Kota Bogor, Sabtu, 7 Januari 2023.

"Jangan sampai habis. Karena itu, harus dirasionalisasi supaya tetap bisa berkelanjutan. Jadi, sustainabilitynya harus dijaga," tambah Wapres KH Ma'ruf Amin.

Wapres menyadari persiapan penyelenggaraan ibadah haji bukanlah suatu hal yang mudah, untuk itu memerlukan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan. "Menyangkut masalah penanganan haji itu bukan masalah gampang ya," katanya.

Kemudian, Wapres menekankan kembali agar Kementerian Agama dan para pemangku kepentingan dapat mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji agar terorganisir dengan baik. "Kita sekarang sudah harus menyiapkan diri untuk memberangkatkan jemaah sesuai dengan kuota," katanya.

Pada kesempatan yang sama, saat dimintai tanggapan mengenai syarat dari Kementerian Agama yang mewajibkan jemaah umrah wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan dinilai menyulitkan masyarakat, Wapres tidak mempermasalahkan karena kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Memang pada awalnya tentu kaget, tapi ketika itu mempunyai jaminan yang bagus, untuk kebaikan jemaah itu sendiri, saya kira seharusnya itu bisa diterima," katanya.

"Kalau membawa kebaikan untuk menjamin sesuatu yang lebih maslahat, saya kira tidak ada masalah ya," imbuhnya.

Menutup keterangannya, Wapres meminta masyarakat untuk bersama-sama melihat perkembangan dari kebijakan tersebut. "Kita lihat nanti perkembangannya," katanya.