Pemerintah Sedia Rp34 Triliun untuk THR ASN, Ini Penjelasannya

Pemerintah mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang jumlahnya lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Total disiapkan anggaran Rp34 T. (Ilustrasi: Fa-Vidhi/Ngopibareng.id)

Kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang jumlahnya lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Disediakan anggaran total Rp34,3 triliun untuk THR ASN.

Penjelasan Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemberian THR akan diberikan sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok.

Selain itu, pemerintah juga akan memberi tunjangan yang melekat pada gaji dan pensiun pokok. Tunjangan ini terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural atau fungsional atau umum.

"Dan untuk tahun ini, kita tambahkan 50 persen dari tunjangan kinerja (tukin) per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi besarannya lebih besar dari 2021," kata Sri Mulyani, saat konferensi pers virtual, dikutip dari cnnindonesia.com, Sabtu 16 April 2022.

PNS Pusat dan Daerah

Namun aturan itu tidak berlaku sama antara PNS pusat dan daerah. Bendahara negara mengatakan pemberian tambahan 50 persen dari tunjangan berlaku untuk PNS pusat.

Sementara untuk PNS daerah, besaran tambahan penghasilan maksimal 50 persen, sehingga bisa kurang dari itu.

"Bagi instansi pemerintah daerah, paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah masing-masing yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Anggaran Total Rp34 Triliun

Untuk THR bagi ASN, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp34,3 triliun. Rinciannya, terdiri dari anggaran untuk THR PNS pusat sebesar Rp10,3 triliun, THR PNS daerah Rp15 triliun, dan THR pensiunan Rp9 triliun.

Anggaran THR PNS pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan PNS daerah dari pos Dana Alokasi Umum (DAU) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan anggaran THR pensiun dari pos Bendahara Umum Negara (BUN).

Sri Mulyani juga menyebut jika anggaran THR telah siap untuk dibagikan. Sehingga, kementerian atau lembaga bisa mengajukan surat perintah membayar (SPM) ke KPPN mulai Senin, 18 April 2022.