Pemerintah Perbanyak Rusun di Ponpes dan Perguruan Tinggi
Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan memperbanyak pembangunan rusun di lingkungan pondok pesantren dan perguruan tinggi.
Rusun yang pembangunannya dipercayakan kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR), serta akan dilengkapi Balai Latihan Kerja (BLK).
Janji Jokowi itu disampaikan kepada wartawan setelah meninjau pelaksanaan pembangunan Rusun Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Arqam Muhammadiyah Desa Ngamplangsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jumat 18 Januari 2019 petang.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad, pimpinan Ponpes Darul Arqam Ruhan Latief, serta penasihat Pondok Pesantren Darul Arqam Iyeth Mulyana.
“Mengecek saja pembangunan rusun-rusun yang ada di pondok pesantren, sekolah-sekolah, perguruan tinggi kualitasnya seperti apa, kekurangannya apa, untuk evaluasi ke depan,” ujar kata Presiden.
Rusun Ponpes Darul Arqam tersebut dibangun dengan bantuan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat ini pembangunan telah mencapai 97 persen.
Presiden pun mengapresiasi desain rumah susun yang terdiri dari tiga lantai dan memiliki 12 barak dan mampu menampung 216 santri ini.
"Saya lihat desain di luar bagus, dalamnya juga bagus. Yang di sini saya lihat kualitasnya baik," ujar Presiden.
Melalui pembangunan rusun tersebut, pemerintah akan terus mendorong dan membangun ketersediaan hunian yang layak bagi para santri yang ada di seluruh pelosok Tanah Air. Hal itu dilakukan pemerintah mengingat banyaknya sumber daya manusia yang berkualitas yang dihasilkan pondok pesantren.
"Tahun ini malah bukan hanya rusun saja, kita juga tambah BLK (Balai Latihan Kerja). Ada mungkin seribuan BLK yang ingin kita bangun dari sini," janji Presiden.
Selain itu, Presiden juga mengaku mengetahui kualitas lulusan Ponpes Darul Arqam, dan layak diancungi jempol.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (asm)