Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan PB PMI Diketuai Jusuf Kalla

Polemik rebutan kursi Ketua Umum Pengurus Besar Palang Merah Indonesia (PB PMI) antara Agung Laksono dengan petahana Jusuf Kalla sudah berakhir. Kementerian Hukum RI mengesahkan kepengurusan PMI periode 2024-2029 yang dipimpin Jusuf Kalla. Keputusan ini tertuang dalam surat nomor M.HH-AH.01-11.

“Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima dan mengakui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta susunan kepengurusan Palang Merah Indonesia hasil Musyawarah Nasional XXII yang menunjuk Bapak M. Jusuf Kalla sebagai ketua umum,” bunyi bagian akhir surat tersebut.

Surat tanggal 19 Desember 2024 itu pun diumumkan ke publik oleh Jusuf Kalla saat pelantikan pengurus PMI. JK, sapaannya, menegaskan tidak ada lagi dualisme karena pemerintah tidak mengakui PMI versi Agung Laksono.

“Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (mengesahkan pengurus PMI dengan ketua umum Jusuf Kalla). Itulah kesimpulannya dari surat-surat ini yang saya terima langsung. Tidak ada yang disebut dualisme. Tidak ada disebut ada PMI tandingan karena pertandingan sudah berakhir,” ujar JK dalam siaran pers PB PMI, Kamis 26 Desember 2024.

Kepemimpinan di dalam tubuh PMI, yakni JK terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024, sementara Agung Laksono mengklaim terpilih sebagai ketua umum lewat Munaslub yang digagasnya, dan Agung pun telah membentuk kepengurusan baru dan sudah diserahkan ke Menkum Supratman.

Terkait hal tersebut, JK menyebut orang-orang yang ikut dengan Agung Laksono adalah mantan pengurus PMI yang telah dipecat. Mantan Wakil Presiden Indonesia itu juga meminta Agung Laksono tidak lagi mengklaim sebagai pengurus PMI. Menurut JK, Agung Laksono dan timnya tetap bisa berkontribusi untuk kemanusiaan dengan nama lain.

“Itu boleh-boleh saja. Selama tidak memakai PMI dan apa-apa lainnya. Itulah atau organisasi apa, kumpulan apa, kumpulan pendonor silakan,” tutupnya.