Pemerintah Keluarkan Permen tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong investasi yang berkelanjutan dalam rangka pemanfaatan pulau-pulau kecil. KKP juga memberikan kemudahan sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, pemerintah mendorong investasi di pulau-pulau kecil secara berkelanjutan serta clear and clean.
“Pemerintah telah menerbitkan peraturan salah satunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya, yang mengatur mekanisme dan tata cara pemberian izin dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil” ungkapnya dalam Seminar Implementing Blue Economy on Small Islands Management di Mataram, NTB, dikutip Sabtu 29 Juni 2024.
Victor Gustaaf menyebutkan, kegiatan ini rangkaian acara dari “Islands of the World” Conference ke-19 dengan mengundang berbagai pihak dari unsur akademis, pemerintah dan swasta selaku para pelaku usaha di Pulau-Pulau Kecil.
“Dengan terbitnya Permen tersebut dan adanya proses revisi PP Nomor 5 Tahun 2021, telah menempatkan KKP sebagai panglima dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil” lanjutnya.
Victor Gustaaf menegaskan dengan begitu di dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, pintu pertama perizinannya berada di KKP. Juga adanya sinergi regulasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, memberikan kepastian hukum dan kemudahan kepada pelaku usaha untuk melakukan investasi di pulau-pulau kecil yang didukung dengan bisnis proses yang jelas dan tidak ada yang tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah. "Pemanfaatan pulau-pulau kecil harus mengedepankan keberlanjutan ekologi" tegasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Muslim menyatakan pihaknya siap mendukung pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil, apalagi di NTB memiliki banyak pulau-pulau kecil.
Pakar dari IPB Profesor Dietrich G. Bengen menekankan pemanfaatan pulau-pulau kecil harus mengedepankan keberlanjutan ekologi dan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di dalamnya.
“Pembangunan kelautan dan perikanan, ekologi harus menjadi panglima, keberlanjutannya harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas,” tegasnya.